Kemampuan Bayar Utang Dipertanyakan
Jum'at, 19 Februari 2021 - 06:30 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini, utang pemerintah dilihat dari sisi kemampuan bayar atau melunasi utang (Debt Service Ratio/DSR), menurut Bhima, sudah hampir lampu merah. Adapun DSR tingkat (tier) I Indonesia terus naik melebihi 25%, bandingkan dengan Filipina sekitar 9,7% dan Thailand sebesar 8%. Padahal, kedua negara sekawasan mencatatkan rasio utang terhadap PDB jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.
Bagaimana dari sisi beban bunga utang? Secara ideal seharusnya rasio beban bunga utang berdasarkan versi International Monetary Fund (IMF) adalah maksimal 10% dari pendapatan negara. Saat ini, rasio beban bunga utang pemerintah sudah mencapai 19,2% dari pendapatan negara, sedangkan dilihat penerimaan pajak maka rasio beban utang tercatat 25%. Kalau merujuk dari rasio beban bunga utang, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai utang pemerintah sudah sangat besar meski rasio terhadap PDB masih di bawah 60%. Sementara itu, mengutip laporan International Debt Statistic (IDS) yang diterbitkan Bank Dunia menyebutkan Indonesia menempati peringkat keenam utang luar negeri dari 10 negara berpendapatan kecil dan menengah.
Selama ini, sumber utang pemerintah ditengarai lebih banyak berasal dari luar negeri. Faktanya, sebagian besar utang justru bersumber dari dalam negeri, seperti program burden sharing yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI). Jadi, BI menjadi pembeli siaga dalam lelang surat berharga negara (SBN) melalui pasar perdana. Kemenkeu rutin menerbitkan surat utang negara ritel dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta.
Sumber utang pemerintah secara garis besar terdiri atas pinjaman dan SBN. Rinciannya, utang dalam bentuk pinjaman Rp852,91 triliun, utang bilateral (antarnegara) Rp333,76 triliun, utang multilateral (dari sejumlah lembaga pemberi utang sekitar Rp 464,21 triliun dan commercial banks Rp 42,97 triliun). Sementara nilai SBN sebesar Rp5.221,65 triliun, terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) domestik Rp3.303,78 triliun dan surat berharga syariah negara Rp721,84 triliun. Lalu, ada valuta asing (valas) dalam SUN sebesar Rp946,37 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp249,66 triliun.
Lalu, bagaimana rencana pemerintah untuk menambah utang tahun ini? Pada kuartal pertama 2021, pemerintah telah menetapkan target utang baru sebesar Rp342 triliun melalui penerbitan SBN. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, memang, pandemi Covid-19 telah membuat carut-marut anggaran negara. Karena itu, kita berharap pertumbuhan ekonomi bisa pulih secepatnya dan tumbuh 5% tahun ini sebagaimana dipatok pemerintah.
Bagaimana dari sisi beban bunga utang? Secara ideal seharusnya rasio beban bunga utang berdasarkan versi International Monetary Fund (IMF) adalah maksimal 10% dari pendapatan negara. Saat ini, rasio beban bunga utang pemerintah sudah mencapai 19,2% dari pendapatan negara, sedangkan dilihat penerimaan pajak maka rasio beban utang tercatat 25%. Kalau merujuk dari rasio beban bunga utang, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai utang pemerintah sudah sangat besar meski rasio terhadap PDB masih di bawah 60%. Sementara itu, mengutip laporan International Debt Statistic (IDS) yang diterbitkan Bank Dunia menyebutkan Indonesia menempati peringkat keenam utang luar negeri dari 10 negara berpendapatan kecil dan menengah.
Selama ini, sumber utang pemerintah ditengarai lebih banyak berasal dari luar negeri. Faktanya, sebagian besar utang justru bersumber dari dalam negeri, seperti program burden sharing yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI). Jadi, BI menjadi pembeli siaga dalam lelang surat berharga negara (SBN) melalui pasar perdana. Kemenkeu rutin menerbitkan surat utang negara ritel dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta.
Sumber utang pemerintah secara garis besar terdiri atas pinjaman dan SBN. Rinciannya, utang dalam bentuk pinjaman Rp852,91 triliun, utang bilateral (antarnegara) Rp333,76 triliun, utang multilateral (dari sejumlah lembaga pemberi utang sekitar Rp 464,21 triliun dan commercial banks Rp 42,97 triliun). Sementara nilai SBN sebesar Rp5.221,65 triliun, terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) domestik Rp3.303,78 triliun dan surat berharga syariah negara Rp721,84 triliun. Lalu, ada valuta asing (valas) dalam SUN sebesar Rp946,37 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp249,66 triliun.
Lalu, bagaimana rencana pemerintah untuk menambah utang tahun ini? Pada kuartal pertama 2021, pemerintah telah menetapkan target utang baru sebesar Rp342 triliun melalui penerbitan SBN. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, memang, pandemi Covid-19 telah membuat carut-marut anggaran negara. Karena itu, kita berharap pertumbuhan ekonomi bisa pulih secepatnya dan tumbuh 5% tahun ini sebagaimana dipatok pemerintah.
(bmm)
Lihat Juga :
