Meneguhkan Visi Politik Kesejahteraan

Semua hal di atas ingin menegaskan bahwa nilai strategis sebuah kebijakan yang berporos pada visi politik kesejahteraan terletak pada setidaknya 3 (tiga) hal. Pertama, ia akan mengarahkan pada sebuah strategi kebijakan yang memberi daya hidup secara proporsional terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. Kedua, mengarahkan pengambil kebijakan di semua level untuk menciptakan fasilitas publik yang ditujukan bagi sebagian warga yang tersisih dalam proses pembangunan. Dan ketiga, dari situlah akan lahir anggaran negara sebagai instrumen yang mampu memberi bobot keseimbangan pada neraca sosial pembangunan.

Karena itu, mewujudkan politik kesejahteraan membutuhkan kemampuan sebuah sistem politik yang bisa dengan cepat merespons tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dibutuhkan sebuah institusi yang dapat mengelola kesejahteraan secara efektif.

Untuk itu, parlemen bersama pemerintah terus dan sedang berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan utama dari seluruh cita-cita yang dicanangkan. Selain itu melakukan upaya-upaya politisasi dalam pengertian membangun nilai-nilai yang ada di masyarakat paralel dengan nilai-nilai yang ada dalam pemerintahan.

Dalam konteks itu semua, saya melihat bahwa sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat.

Problem-problem kebangsaan seperti kesenjangan, ketimpangan, kemiskinan, lapangan kerja, serta pandemi, misalnya, harus menjadi bobot utama dalam setiap neraca pembangunan yang dirumuskan. Kita harus mulai menciptakan ruang-ruang perdebatan publik dengan gagasan-gagasan cerdas demi kemaslahatan publik. Masyarakat harus benar-benar didorong untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam berbagai pembuatan kebijakan publik.

Semua itu bertujuan bahwa seluruh program-program rasional yang dilahirkan baik oleh pemerintah, legislatif, maupun partai politik pada ujungnya tetap harus dihadapkan pada sebuah pertanggungjawaban etis; mengajak seluruh masyarakat mengalami mobilitas bersama mencapai kesejahteraan. Inilah sesungguhnya esensi politik kesejahteraan.

Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa peneguhan kembali politik kesejahteraan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan negara yang dapat mengelola pasar bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mampu melaksanakan fungsi redistribusi sember daya melalui serangkaian kebijakan sosial yang dilahirkan. Di titik itulah peneguhan visi politik kesejahteraan menemukan makna strategisnya baik dalam konsep maupun implementasinya.