Pemerintah Gandeng Fatayat NU Wujudkan Kesehatan Keluarga
Rabu, 17 Februari 2021 - 20:54 WIB
loading...
A
A
A
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, Fatayat NU memiliki jaringan terutama kelompok perempuan dan anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus terkait kesehatan reproduksi, termasuk untuk mendapatkan layanan KB atau kesehatan reproduksi, serta pencegahan atau penanggulangan kekerasan berbasis gender.
"Kebutuhan untuk kerja sama yang bermakna ini semakin nyata dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai keterbatasan semakin dirasakan, dan terobosan baru dibutuhkan untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan layanan ini," katanya dalam Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN, Fatayat NU, dan UNFPA Indonesia, sebagaimana keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Viral Anjuran Nikah Usia Dini Aisha Weddings, BKKBN Ingatkan 5 Bahaya Ini
Apalagi, pemerintah telah menunjuk BKKBN sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam penanganan stunting. "Kami siap untuk mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerja sama lintas K/L (dan lintas sektor) serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan tingkat desa," katanya.
Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen mendukung kemitraan antara BKKBN dan Fatayat NU dalam mendorong pelibatan pemimpin agama dalam keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya. "Melalui kerja sama ini, kita bisa bersama-sama melindungi perempuan dan anak perempuan, dan memastikan kesejahteraan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi pandemic," ungkap Anjali.
"Kebutuhan untuk kerja sama yang bermakna ini semakin nyata dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai keterbatasan semakin dirasakan, dan terobosan baru dibutuhkan untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan layanan ini," katanya dalam Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN, Fatayat NU, dan UNFPA Indonesia, sebagaimana keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Viral Anjuran Nikah Usia Dini Aisha Weddings, BKKBN Ingatkan 5 Bahaya Ini
Apalagi, pemerintah telah menunjuk BKKBN sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam penanganan stunting. "Kami siap untuk mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerja sama lintas K/L (dan lintas sektor) serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan tingkat desa," katanya.
Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen mendukung kemitraan antara BKKBN dan Fatayat NU dalam mendorong pelibatan pemimpin agama dalam keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya. "Melalui kerja sama ini, kita bisa bersama-sama melindungi perempuan dan anak perempuan, dan memastikan kesejahteraan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi pandemic," ungkap Anjali.
Lihat Juga :
