Masalah HAM, Pemerintah Indonesia Diminta Aktif Bersuara di Tingkat Dunia

Posisi Indonesia yang cukup lama menjalin dan memiliki hubungan yang sangat hangat dengan China, dapat menjadi nilai tersendiri bagi pemerintah baik Presiden Jokowi, Kemelu hingga para duta besar untuk menyampaikan pandangannya dalam sarana diplomasi didunia Internasional.

Saat ini, wajah dunia yang paling disorot adalah sisi kemanusiaan sehingga pelanggaran HAM sekecil apapun akan cepat direspon oleh negara manapun dengan karakter atau mayoritas agama apapun

"Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, terkenal dengan penganut islam yang moderat, sudah sepatutnya Indonesia aktif dan berperan dalam permasalahan Uighur di China," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS Joe Biden langsung memberikan tekanan ke Presiden China Xi Jinping, dalam percakapan telepon pertama mereka.

Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden memulai obrolan dengan memberi ucapan selamat dan harapan di Tahun Baru Imlek kepada Xi Jinping.

Setelah itu, Presiden terpilih Amerika Serikat ini langsung mencecar pemimpin tertinggi China Xi jinping terkait kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, hingga tuduhan penindasan Uighur di Xinjiang. Gedung Putih mengatakan, Biden menyatakan keprihatiannya terhadap sejumlah kiprah China yang ditentangnya.

Sejumlah kiprah China yang dimaksud adalah kebijakan ekonomi yang dianggap memaksa dan tidak adil, tindakan keras di Hong Kong, pelanggaran HAM di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di wilayah Taiwan.

Senada dengan Amerika Serikat, Perancis melalui Menteri Luar Negerinya Jean-Yves le Drian, menyatakan tindakan terhadap muslim Uighur tersebut sebagai hal yang "tidak dapat diterima" dan pihaknya dengan tegas mengutuk China.

"Menurut informasi yang kami miliki, ada kamp-kamp penjara berisikan orang-orang Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, dan penghancuran warisan Uighur. Semua tindakan ini tidak dapat diterima. Kami mengutuk mereka dengan tegas," ujar Le Drian.

Le Drian juga mengatakan bahwa Prancis ingin China memberikan izin akses kepada Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketegangan antara negara-negara Barat dan China semakin meningkat di berbagai bidang, termasuk pasca diberlakukannya Undang-Undang Keamanan di Hong Kong.