Masalah HAM, Pemerintah Indonesia Diminta Aktif Bersuara di Tingkat Dunia

JAKARTA - Pemimpin-pemimpin negara di dunia mulai bersuara bahkan berani memberikan tekanan ke pemerintah China terkait permasalahan di kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, Taiwan, perbatasan dengan India, hingga dugaan penindasan muslim Uighur di Xinjiang, seperti dilakukan Joe Biden dalam percakapan pertamanya dengan Presiden China Xin Jinping, usai dirinya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat.

(Baca juga: Biden: China Akan Membayar Atas Pelanggaran HAM Muslim Uighur)

Sebelumnya, Prancis mengutuk tindakan sadis terhadap muslim Uighur berdasarkan informasi yang mereka peroleh, terkait kamp-kamp penjara berisikan orang-orang Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, dan penghancuran warisan Uighur dan Prancis mendesak agar China mengizinkan tim independen hak azazi manusia atau Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkunjung ke Xinjiang Cina.

(Baca juga: Ada Bukti 'Kredibel' China Lakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur)

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, meminta pemerintah Indonesia ikut berperan aktif dalam menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di China, seperti diamanatkan oleh dasar negara, yakni UUD 1945.

"Dalam pembukaan UUD 1945 sangat jelas disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dimana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia," kata Al Muzammil Yusuf, Rabu (17/2/2021).

(Baca juga: Penilaian Komnas HAM Soal Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Muzammil menilai, mukadimah UUD 1945 menjadi legal standing bagi pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam kancah dunia internasional.

Semua pemerintah dan negara didunia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sehingga sangat wajar kritik global akan tertuju kepada negara yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM di dalam negerinya.

"Pemerintah kita harus aktif berperan dalam setiap permasalahan HAM khususnya di Uighur. Kalo pemerintah China terbukti tidak mengindahkan permasalahan ini, saya kira perlu diberi sangsi," tutur wakil rakyat di parlemen ini.

Posisi Indonesia yang cukup lama menjalin dan memiliki hubungan yang sangat hangat dengan China, dapat menjadi nilai tersendiri bagi pemerintah baik Presiden Jokowi, Kemelu hingga para duta besar untuk menyampaikan pandangannya dalam sarana diplomasi didunia Internasional.

Saat ini, wajah dunia yang paling disorot adalah sisi kemanusiaan sehingga pelanggaran HAM sekecil apapun akan cepat direspon oleh negara manapun dengan karakter atau mayoritas agama apapun

"Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, terkenal dengan penganut islam yang moderat, sudah sepatutnya Indonesia aktif dan berperan dalam permasalahan Uighur di China," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS Joe Biden langsung memberikan tekanan ke Presiden China Xi Jinping, dalam percakapan telepon pertama mereka.

Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden memulai obrolan dengan memberi ucapan selamat dan harapan di Tahun Baru Imlek kepada Xi Jinping.

Setelah itu, Presiden terpilih Amerika Serikat ini langsung mencecar pemimpin tertinggi China Xi jinping terkait kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, hingga tuduhan penindasan Uighur di Xinjiang. Gedung Putih mengatakan, Biden menyatakan keprihatiannya terhadap sejumlah kiprah China yang ditentangnya.

Sejumlah kiprah China yang dimaksud adalah kebijakan ekonomi yang dianggap memaksa dan tidak adil, tindakan keras di Hong Kong, pelanggaran HAM di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di wilayah Taiwan.

Senada dengan Amerika Serikat, Perancis melalui Menteri Luar Negerinya Jean-Yves le Drian, menyatakan tindakan terhadap muslim Uighur tersebut sebagai hal yang "tidak dapat diterima" dan pihaknya dengan tegas mengutuk China.

"Menurut informasi yang kami miliki, ada kamp-kamp penjara berisikan orang-orang Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, dan penghancuran warisan Uighur. Semua tindakan ini tidak dapat diterima. Kami mengutuk mereka dengan tegas," ujar Le Drian.

Le Drian juga mengatakan bahwa Prancis ingin China memberikan izin akses kepada Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketegangan antara negara-negara Barat dan China semakin meningkat di berbagai bidang, termasuk pasca diberlakukannya Undang-Undang Keamanan di Hong Kong.