Andi Arief Sebut Jokowi Belum Punya Legacy soal Demokrasi dan Kemakmuran

Selasa, 16 Februari 2021 - 09:06 WIB
loading...
Andi Arief Sebut Jokowi...
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mempunyai legacy (warisan) besar tentang demokrasi dan kemakmuran di Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) belum mempunyai legacy (warisan) besar tentang demokrasi dan kemakmuran di Indonesia. Bahkan, ia menyebut legacy dari Jokowi cenderung negatif.

"Pak Jokowi belum memiliki legacy besar tentang Demokrasi dan kemakmuran. Bahkan, legacy-nya cenderung negatif," kata Andi dalam cuitanya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/2/2021).

Bahkan, Andi menyebut, waktu efektif Jokowi sebagai Presiden sampai Juni 2022. "Waktu efektif berkuasa paling sampai Juni 2022, karena partai-partai akan sibuk verifikasi, pendaftaran dan penyusunan caleg/capres. Ada sisa setahun saja dari sekarang," katanya.

Baca juga: Refly Harun Bandingkan Iklim Demokrasi Masa SBY dan Era Jokowi

Andi menyebutkan Jokowi sulit mendapatkan legacy positif untuk kemakmuran bangsa Indonesia saat ini sulit didapatkan karena krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

"Kesempatan Pak Jokowi meninggalkan legacy positif buat kemakmuran sulit didapatkan karena krisis kembar ekonomi dan pandemi belum ada tanda bisa teratasi," katanya.

Namun, Andi mengatakan, Jokowi bisa meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat dan menormalkan Undang-undang Pemilu. "Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy Demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu," ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Vesak Festival 2026,...
Vesak Festival 2026, Stafsus Menag Doakan Presiden Prabowo Diberi Kekuatan Memimpin Bangsa
Presiden Prabowo Fokus...
Presiden Prabowo Fokus pada Kebutuhan Dasar Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat
Menata Demokrasi Produktif...
Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
28 Tahun Reformasi 1998:...
28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Pembangunan Transportasi...
Pembangunan Transportasi Publik Mampu Sejahterakan Warga Daerah
Pemprov Papua Selatan:...
Pemprov Papua Selatan: PSN Wanam Buka Lapangan Pekerjaan dan Tingkatkan Kesejahteraan
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Rekomendasi
PB LEMKARI Gelar Kongres...
PB LEMKARI Gelar Kongres Luar Biasa 2026, Sempurnakan Nama dan Logo Organisasi
Kemendagri Percepat...
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Tiga Kabupaten di Sultra
Profesor AS: Israel,...
Profesor AS: Israel, Bukan Iran, yang Jadi Ancaman Nuklir Utama di Timur Tengah
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Diseminasi Eksaminasi...
Diseminasi Eksaminasi Ungkap Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Kasus Eks Dirut Indofarma
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved