Belasan Ribu Orang Teken Petisi Din Syamsuddin Tidak Radikal
Senin, 15 Februari 2021 - 12:32 WIB
loading...
Belasan ribu warganet telah menandatangani petisi online bertajuk Pak Din Syamsuddin Tidak Radikal. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Belasan ribu warganet telah menandatangani petisi online bertajuk 'Pak Din Syamsuddin Tidak Radikal.' Petisi tersebut digagas David Krisna Alka sebagai respons atas laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).
Berdasarkan pantauan MNC Portal di laman change.org pukul 11.44 WIB, petisi dukungan untuk Din telah ditandatangani 14.001 warganet. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah. Petisi tersebut ditujukan kepada GAR ITB. Baca juga: Kecam GAR ITB, Imam Besar New York: Hanya di Kampus Indonesia Ada Gerakan Antiradikalisme
David berharap GAR ITB meminta maaf kepada Din Syamsuddin dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya terseret-seret sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. "GAR ITB jangan merusak jalan Islam moderat yang sedang dibangun Presiden Jokowi," ucap David saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (15/2/2021). Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, Rizal Ramli Sebut Ada Alumni Berpikir Cupet
David menuturkan, Din Syamsuddin adalah salah satu tokoh Islam moderat seperti halnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, dan lain sebagainya. "Tokoh-tokoh umat itu role model yang telah dan sedang berkiprah dalam keumatan dan kebangsaan, yang mendamaikan, menyatukan dan berkemajuan," jelasnya. Baca juga: GAR ITB Bisa Dilaporkan karena Pencemaran Nama Baik Terhadap Din Syamsuddin
Diwartakan sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin tidak berdasar dan salah alamat. Mu'ti menuturkan, Din sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri.
"Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar," ucapnya dalam keterangan tertulis.
Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menganggap Din Syamsuddin sebagai seorang radikalis. Din, kata Mahfud, adalah tokoh yang kritis yang kritiknya harus didengar. "Tidak ada dari pemerintah niat sedikitpun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan MNC Portal di laman change.org pukul 11.44 WIB, petisi dukungan untuk Din telah ditandatangani 14.001 warganet. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah. Petisi tersebut ditujukan kepada GAR ITB. Baca juga: Kecam GAR ITB, Imam Besar New York: Hanya di Kampus Indonesia Ada Gerakan Antiradikalisme
David berharap GAR ITB meminta maaf kepada Din Syamsuddin dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya terseret-seret sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. "GAR ITB jangan merusak jalan Islam moderat yang sedang dibangun Presiden Jokowi," ucap David saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (15/2/2021). Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, Rizal Ramli Sebut Ada Alumni Berpikir Cupet
David menuturkan, Din Syamsuddin adalah salah satu tokoh Islam moderat seperti halnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, dan lain sebagainya. "Tokoh-tokoh umat itu role model yang telah dan sedang berkiprah dalam keumatan dan kebangsaan, yang mendamaikan, menyatukan dan berkemajuan," jelasnya. Baca juga: GAR ITB Bisa Dilaporkan karena Pencemaran Nama Baik Terhadap Din Syamsuddin
Diwartakan sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin tidak berdasar dan salah alamat. Mu'ti menuturkan, Din sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri.
"Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar," ucapnya dalam keterangan tertulis.
Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menganggap Din Syamsuddin sebagai seorang radikalis. Din, kata Mahfud, adalah tokoh yang kritis yang kritiknya harus didengar. "Tidak ada dari pemerintah niat sedikitpun untuk mempersoalkan kiprah Pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
