Kecurigaan PD-PKS Soal Revisi UU Pemilu, Pengamat: Ibarat Menepuk Air di Dulang
Senin, 15 Februari 2021 - 09:13 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, kecurigaan PD dan PKS soal revisi UU Pemilu ibarat menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 memiliki waktu yang cukup panjang yakni masih sekitar tiga tahun. Rentang waktu tiga tahun bisa digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaannya lebih baik.
"Penyelenggara pemilu bisa melakukan pelbagai simulasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti," katanya saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/2/2021). Baca juga: Desain Pilkada 2024 Dinilai Hanya Fasilitasi Kepentingan Partai Penguasa
Menurutnya, pelbagai upaya perbaikan sistem dan teknis pelaksanaan pemilu serentak harus terus didorong untuk meminimalisasi risiko. Pasalnya, setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada resikonya, tak terkecuali jika pilkada dilaksanakan pada 2022, 2023 atau 2024. Sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu tergantung bagaimana penyelenggara mampu meminimalisasi risiko. Baca juga: Jika UU Pemilu Tak Direvisi, PKS Sebut Penguasa Diuntungkan
Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pemilu tergantung komitmen para pihak untuk mematuhi seluruh aturan. Koordinasi antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pemilu yang aman dan damai. Dengan demikian, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pelaksanaan pemilu serentak bakal menimbulkan masalah besar tidak terjadi. Baca juga: PKS Sebut Ada Invisible Hand Ingin Hentikan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Karyono melanjutkan, terkait dengan kecurigaan Irwan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat bahwa pemerintah dan fraksi di DPR yang mendukung pelaksanan pilkada serentak 2024 hanya memikirkan kekuasaan, menurutnya, pernyataan itu ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Mungkin dia lupa bahwa politik itu tak lepas dari kepentingan kekuasaan.
Adapun, soal sikap mayoritas fraksi yang akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang pemilu itu adalah bagian dari dinamika politik yang kerap terjadi di DPR. Nampaknya tinggal tersisa fraksi Demokrat dan PKS yang tetap konsisten ingin melanjutkan pembahasan perubahan undang-undang pemilu. "Namun, di balik sikap Demokrat dan PKS yang ngotot pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2022 dan 2023 juga belum tentu steril dari kepentingan politik. Jadi sami mawon (sama saja) di balik usulan Demokrat tak lepas dari kepentingan politik," ungkapnya.
Meski demikian, Karyono menilai, sikap Demokrat yang menunjukkan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tersebut bisa menjadi energi positif untuk menuai simpati publik, khususnya yang tidak sependapat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Isu ini nampaknya telah dikapitalisasi Demokrat untuk membangun sentimen publik. "Untuk itu, Demokrat memang sebaiknya memposisikan secara diametral dengan membuat diferensiasi isu dengan partai politik pendukung pemerintah untuk menyasar ceruk pemilih oposan agar tidak diambil PKS semua," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
"Penyelenggara pemilu bisa melakukan pelbagai simulasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti," katanya saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/2/2021). Baca juga: Desain Pilkada 2024 Dinilai Hanya Fasilitasi Kepentingan Partai Penguasa
Menurutnya, pelbagai upaya perbaikan sistem dan teknis pelaksanaan pemilu serentak harus terus didorong untuk meminimalisasi risiko. Pasalnya, setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada resikonya, tak terkecuali jika pilkada dilaksanakan pada 2022, 2023 atau 2024. Sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu tergantung bagaimana penyelenggara mampu meminimalisasi risiko. Baca juga: Jika UU Pemilu Tak Direvisi, PKS Sebut Penguasa Diuntungkan
Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pemilu tergantung komitmen para pihak untuk mematuhi seluruh aturan. Koordinasi antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pemilu yang aman dan damai. Dengan demikian, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pelaksanaan pemilu serentak bakal menimbulkan masalah besar tidak terjadi. Baca juga: PKS Sebut Ada Invisible Hand Ingin Hentikan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Karyono melanjutkan, terkait dengan kecurigaan Irwan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat bahwa pemerintah dan fraksi di DPR yang mendukung pelaksanan pilkada serentak 2024 hanya memikirkan kekuasaan, menurutnya, pernyataan itu ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Mungkin dia lupa bahwa politik itu tak lepas dari kepentingan kekuasaan.
Adapun, soal sikap mayoritas fraksi yang akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang pemilu itu adalah bagian dari dinamika politik yang kerap terjadi di DPR. Nampaknya tinggal tersisa fraksi Demokrat dan PKS yang tetap konsisten ingin melanjutkan pembahasan perubahan undang-undang pemilu. "Namun, di balik sikap Demokrat dan PKS yang ngotot pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2022 dan 2023 juga belum tentu steril dari kepentingan politik. Jadi sami mawon (sama saja) di balik usulan Demokrat tak lepas dari kepentingan politik," ungkapnya.
Meski demikian, Karyono menilai, sikap Demokrat yang menunjukkan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tersebut bisa menjadi energi positif untuk menuai simpati publik, khususnya yang tidak sependapat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Isu ini nampaknya telah dikapitalisasi Demokrat untuk membangun sentimen publik. "Untuk itu, Demokrat memang sebaiknya memposisikan secara diametral dengan membuat diferensiasi isu dengan partai politik pendukung pemerintah untuk menyasar ceruk pemilih oposan agar tidak diambil PKS semua," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
(cip)
Lihat Juga :
