Fahri Hamzah: Dua Jurang Menganga di Ujung Demokrasi Indonesia

Bahaya pertama, lanjut Fahri, yaitu kalau pemerintah tidak memahani bahwa kebebasan itu adalah hak seluruh masyarakat, hak umat manusia. ”Maka negara akan menjadi negara otoriter. Dia akan mengambil seluruh hak rakyat dalam satu kendali,” terang mantan “vokalis” Senayan ini.

Bahaya kedua dalam pemikiran Fahri tak kalah menakutkan. ”Atau yang kedua rakyat mengambil seluruh hak-haknya dan tidak lagi memberikannya kepada negara, jadilah kita negara yang anarki. Jadi depan itu ada otoritarianisme atau anarki,” ujar dia.

(Baca: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis)

Fahri mengaku merasakan kegairahan berbicara di ruang publik berkurang. Orang memilih ruang-ruang sempit untuk mengemukakan pendapat. Tetapi sialnya ada tren di ruang sempit itu masyarakat dikejar pemerintah yang mengumumkan akan melakukan patroli sosial media. ”Tidak sedikit kasus percakapan di grup-grup WA masuk ke persidangan,” katanya.

Karena itu Fahri menilai ada distorsi pemaknaan kebebasan berpendapat antara pemahaman Presiden Jokowi yang tetap mengharapkan kritik masyarakat dengan staruktur pemerintahannya. ”Ada kelompok elite yang tidak nyaman dengan diskusi-diskusi filosofis tentang pentingnya perbedaan pendapat untuk dikelola agar peradaban kita naik,” ujar Fahri.