Soal Sanksi bagi Penolak Vaksinasi, Kemenkes Sebut Tunggu Aturan Teknis

JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) Siti Nadia Tarmizi mengatakan adanya sanksi bagi penolak vaksinasi karena saat ini masih dalam situasi pandemi. Vaksinasi merupakan jalur keluar dari pandemi Covid-19.

"Tentunya karena kita dalam situasi pandemi. Dan upaya vaksinasi ini merupakan salah satu jalan keluar yang harus didukung semua pihak termasuk masyarakat. Bukan saja anggaran untuk penyediaan vaksin yang dialokasikan besar tetapi juga penanganan untuk menangani yang sakit serta kehilangan akibat kematian," katanya, Minggu (14/2/2021).

Ditanya apakah pemberlakuan sanksi karena masih ada masyarakat yang enggan divaksinasi, Nadia menyebut sebagai antisipasi. "Antisipasi ya."

Baca juga: Ini Alasan Pemberlakuan Sanksi bagi Penolak Vaksinasi

Dia mengatakan bahwa dalam pemberlakuan sanksi akan disusun aturan turunannya. Seperti diketahui, sanksi ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.14/2021 tentang Perubahan atas Perpres No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. "Tentunya perpres ini nanti ada aturan teknis di bawahnya," ungkapnya.

Pada ayat 4 pasal 13 A Perpres No.14/2021 disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid- 19 dapat dikenakan sanksi administratif yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

Lihat Foto: Bahas Vaksinasi Mandiri, Menkes Temui Pimpinan KPK

Pada ayat 5 pasal 13 A disebutkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan jika yang menolak divaksin juga menyebabkan terhalangnya vaksinasi maka akan dikenakan sanksi lain.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular," bunyi pasal 13B.