Setelah Penembakan Laskar FPI, LPSK Heran Penyiksaan oleh Aparat Terus Berulang
Kamis, 11 Februari 2021 - 17:25 WIB
loading...
A
A
A
Edwin mengakui banyak tantangan dan kendala dalam menangani kasus-kasus penyiksaan, baik secara kultural maupun struktural. Salah satu yang menjadi tantangan besar bagi aparat hukum saat ini adalah tentang persepsi kepatutan aparat terhadap tindakan penyiksaan itu sendiri.
"Aparat tidak boleh menganggap lumrah atau patut melakukan penyiksaan dengan alasan apapun" ujar Edwin dalam siaran pers yang diterima SINDOnews,Kamis (11/2/2021)
Edwin berharap agar Polri sebagai penegak hukum mulai membangun mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Apalagi, kata Edwin, metode yang digunakan oleh polisi dalam mendapatkan informasi untuk memenuhi alat bukti masih berorientasi pada pengakuan, khususnya untuk kasus-kasus yang minim alat bukti.
Kendala lainnya yang ditemukan adalah tidak dikenalnya penyiksaan dalam KUHP dan cenderung disamakan dengan kasus penganiayaan. Untuk itu, Edwin merekomendasikan agar dibuatnya regulasi khusus mengenai penyiksaan sebagai tindak pidana yang juga mengatur agar korban penyiksaan mendapatkan pemulihan serta memaksimalkan ganti kerugian.
“Sebaiknya kita sudah harus mulai merumuskan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP” kata Edwin
"Aparat tidak boleh menganggap lumrah atau patut melakukan penyiksaan dengan alasan apapun" ujar Edwin dalam siaran pers yang diterima SINDOnews,Kamis (11/2/2021)
Edwin berharap agar Polri sebagai penegak hukum mulai membangun mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Apalagi, kata Edwin, metode yang digunakan oleh polisi dalam mendapatkan informasi untuk memenuhi alat bukti masih berorientasi pada pengakuan, khususnya untuk kasus-kasus yang minim alat bukti.
Kendala lainnya yang ditemukan adalah tidak dikenalnya penyiksaan dalam KUHP dan cenderung disamakan dengan kasus penganiayaan. Untuk itu, Edwin merekomendasikan agar dibuatnya regulasi khusus mengenai penyiksaan sebagai tindak pidana yang juga mengatur agar korban penyiksaan mendapatkan pemulihan serta memaksimalkan ganti kerugian.
“Sebaiknya kita sudah harus mulai merumuskan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP” kata Edwin
Lihat Juga :
