Presiden Jokowi Minta Dikritik, DPR: Jangan Asal Hantam Kromo

Kamis, 11 Februari 2021 - 14:34 WIB
loading...
Presiden Jokowi Minta...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung itu asalkan kritikan yang diberikan sepanjang berisi kritikan untuk membangun tentu akan bagus. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) minta masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik kepada pemerintah demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, sejumlah pihak khawatir jika kritikan tersebut akan berbalas serangan para buzzer Istana.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung itu asalkan kritikan yang diberikan sepanjang berisi kritikan untuk membangun tentu akan bagus. Dengan demikian, akan tercipta check and balances dari pemerintah, Parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik. Baca juga: Istana Harus Jamin Kritik Masyarakat Tak Berbalas Bui dan Perundungan

"Saya mendukung tinggal kritiknya membangun, ada solusi jangan mengkritik hantam kromo (asal mengkritik saja)," ujar Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/2/2021).

Apakah pemerintah selama ini kekurangan kritik, Azis melihat cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media dan itu hal yang biasa. Kalau ada balasan dari buzzer, tinggal balas dengan buzzer juga, memanfaatkan teknologi.

"Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer aja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masaalh. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung," jelasnya.

Namun, Politikus Partai Golkar ini mengingatkan kritikan itu harus dengan cara yang baik, menyampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Sementara medianya bisa menggunakan apa saja. Baca juga: Pemerintah Minta Dikritik Bisa Jadi Bermakna 'Jebakan'

"Kritik bisa lewat mana saja bisa lisan, bisa melalui media bisa melalui tulisan bisa melalui buku begitu," tegas Azis.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
Dudung: Pemerintah Selalu...
Dudung: Pemerintah Selalu Buka Ruang untuk Publik Sampaikan Kritik
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Rekomendasi
16 Seniman Kontemporer...
16 Seniman Kontemporer Indonesia Boyong Skena Seni Jakarta ke Jepang
Jetour T1 Hadir Dua...
Jetour T1 Hadir Dua Rasa, Mana yang Lebih Layak Dibeli: ICE Rp388 Juta atau PHEV Rp538 Juta?
Amalan Sunnah 1 Muharram:...
Amalan Sunnah 1 Muharram: Puasa, Sedekah, Tobat hingga Silaturahim
Berita Terkini
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi...
HUT ke-6 LAFKI, Transformasi Kesehatan Tak Boleh Hanya Terjadi di Atas Kertas
Wajah Baru Lapas Indonesia,...
Wajah Baru Lapas Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan: Tak Lagi Sekadar Penjara
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Infografis
Pakar Ingatkan Omongan...
Pakar Ingatkan Omongan Jokowi, Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved