Saleh Daulay: Penanganan Stunting Belum Ada Kemajuan Signifikan
Minggu, 07 Februari 2021 - 20:14 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai penanganan stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai penanganan stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Meskipun, pemerintah mengklaim sudah ada penurunan angka stunting.
Bahkan, Saleh menyebutkan masalah stunting tidak hanya terjadi di desa tertinggal, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia. "Saya lihat belum ada penambahan signifikan untuk penanganan stunting dan masih pola yang lama saja,” kata Saleh, Minggu (6/2/2021). Baca juga: Stunting Tinggi, Hasto Kritik Kebiasaan Prewedding tapi Tak Pikirkan Kesehatan Pranikah
Sebelumnya, pemerintah mengklaim tingkat prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan hingga berada di angka 27,9% pada 2019, menurun dari sebelumnya 37% pada 2013. Pemerintah pun menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada 2024. Baca juga: Atasi Stunting, Calon Pengantin Harus Lapor 3 Bulan Sebelum Nikah
Politikus PAN itupun mendesak pemerintah untuk memperjelas arah atau roadmap penanganan stunting di Indonesia. Sejauh ini pihaknya juga belum pernah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi leading sector dalam menanganan stunting di Indonesia. "Masih sama saja penanganan stunting bagi saya, biasa saja. Karena belum kelihatan arah perubahan yang ada sekarang ini. BKKBN juga belum pernah presentasi secara khusus apa yang mereka lakukan terkait dengan tugas baru mereka ini,” ujar Saleh. Baca juga: BKKBN Bakal Mendata Keluarga Berisiko Lahirkan Bayi Stunting
Menurutnya, BKKBN hanya bisa menuntaskan masalah stunting jika mempunyai strategi yang tepat dan didukung anggaran yang memadahi. Sebab, persoalan stunting sangat berkaitan erat dengan anggaran dan sejumlah tugas BKKBN. "Sebetulnya tergantung dari bagaimana BKKBN mengatur strategi penanganan stunting sekaligus anggaran ada di sana bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya. Dia pun mengusulkan adanya penambahan anggaran BKKBN untuk penanganan stunting karena alokasi anggaran di BKKBN ditetapkan sebelum ditunjuk Presiden sebagai penanggung jawab penanganan stunting. Baca juga: Jokowi Akui Target Penurunan Stunting 14% Bukan Perkara Mudah
Bahkan, Saleh menyebutkan masalah stunting tidak hanya terjadi di desa tertinggal, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia. "Saya lihat belum ada penambahan signifikan untuk penanganan stunting dan masih pola yang lama saja,” kata Saleh, Minggu (6/2/2021). Baca juga: Stunting Tinggi, Hasto Kritik Kebiasaan Prewedding tapi Tak Pikirkan Kesehatan Pranikah
Sebelumnya, pemerintah mengklaim tingkat prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan hingga berada di angka 27,9% pada 2019, menurun dari sebelumnya 37% pada 2013. Pemerintah pun menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada 2024. Baca juga: Atasi Stunting, Calon Pengantin Harus Lapor 3 Bulan Sebelum Nikah
Politikus PAN itupun mendesak pemerintah untuk memperjelas arah atau roadmap penanganan stunting di Indonesia. Sejauh ini pihaknya juga belum pernah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi leading sector dalam menanganan stunting di Indonesia. "Masih sama saja penanganan stunting bagi saya, biasa saja. Karena belum kelihatan arah perubahan yang ada sekarang ini. BKKBN juga belum pernah presentasi secara khusus apa yang mereka lakukan terkait dengan tugas baru mereka ini,” ujar Saleh. Baca juga: BKKBN Bakal Mendata Keluarga Berisiko Lahirkan Bayi Stunting
Menurutnya, BKKBN hanya bisa menuntaskan masalah stunting jika mempunyai strategi yang tepat dan didukung anggaran yang memadahi. Sebab, persoalan stunting sangat berkaitan erat dengan anggaran dan sejumlah tugas BKKBN. "Sebetulnya tergantung dari bagaimana BKKBN mengatur strategi penanganan stunting sekaligus anggaran ada di sana bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya. Dia pun mengusulkan adanya penambahan anggaran BKKBN untuk penanganan stunting karena alokasi anggaran di BKKBN ditetapkan sebelum ditunjuk Presiden sebagai penanggung jawab penanganan stunting. Baca juga: Jokowi Akui Target Penurunan Stunting 14% Bukan Perkara Mudah
Lihat Juga :
