BKKBN Bakal Mendata Keluarga Berisiko Lahirkan Bayi Stunting
Kamis, 28 Januari 2021 - 11:52 WIB
loading...
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan akan melakukan pendataan terhadap keluarga yang berisiko memiliki bayi stunting. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan jajarannya siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menurunkan angka stunting Indonesia menjadi 14% di 2024.
“Oleh karena itu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa Insya Allah kami BKKBN dan seluruh jajaran siap mengemban amanah baru yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kami didukung penyuluh KB yang ada di desa dan juga kader KB yang ada di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menurunkan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024,” katanya di Istana Negara, Kamis (28/1/2021). Baca juga: Jokowi Akui Target Penurunan Stunting 14% Bukan Perkara Mudah
Hasto mengatakan, dalam pendataan keluarga yang dilakukan tahun ini juga akan mencatat keluarga yang memiliki risiko tinggi melahirkan anak stunting “Untuk mempercepat target dan sasaran di BKKBN, maka BKKBN berorientasi operasi akar rumput berbasis pada data yang termutakhirkan. Oleh karena itu pada 2021 kami melaksanakan pendataan keluarga yang sekaligus di dalamnya melaksanakan pendataan tentang keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting,” tuturnya. Baca juga: 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting di 2024, Begini Respons Kepala BKKBN
Sebelumnya, Dukcapil Kemendagri akan memberikan dukungan dalam penyediaan data. Utamanya dalam pendataan keluarga dan penanganan stunting. "Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah.
Zudan mengatakan Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name, by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada seluruh kementerian/ lembaga. Utamanya dalam perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," tuturnya.
Dia menyebut Dukcapil memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan. Namun nantinya diperlukan sinkronisasi hasil pendataan dari BKKBN. "Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," pungkasnya.
“Oleh karena itu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa Insya Allah kami BKKBN dan seluruh jajaran siap mengemban amanah baru yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kami didukung penyuluh KB yang ada di desa dan juga kader KB yang ada di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menurunkan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024,” katanya di Istana Negara, Kamis (28/1/2021). Baca juga: Jokowi Akui Target Penurunan Stunting 14% Bukan Perkara Mudah
Hasto mengatakan, dalam pendataan keluarga yang dilakukan tahun ini juga akan mencatat keluarga yang memiliki risiko tinggi melahirkan anak stunting “Untuk mempercepat target dan sasaran di BKKBN, maka BKKBN berorientasi operasi akar rumput berbasis pada data yang termutakhirkan. Oleh karena itu pada 2021 kami melaksanakan pendataan keluarga yang sekaligus di dalamnya melaksanakan pendataan tentang keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting,” tuturnya. Baca juga: 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting di 2024, Begini Respons Kepala BKKBN
Sebelumnya, Dukcapil Kemendagri akan memberikan dukungan dalam penyediaan data. Utamanya dalam pendataan keluarga dan penanganan stunting. "Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah.
Zudan mengatakan Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name, by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada seluruh kementerian/ lembaga. Utamanya dalam perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," tuturnya.
Dia menyebut Dukcapil memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan. Namun nantinya diperlukan sinkronisasi hasil pendataan dari BKKBN. "Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
