PR Ganda di Musim Korona
Senin, 08 Februari 2021 - 06:01 WIB
loading...
PR Ganda di Musim Korona
A
A
A
Memasuki bulan kesebelas pandemi virus korona di Tanah Air, jumlah kasus positif Covid-19 belum juga berkurang. Segala upaya pencegahan yang dirancang pemerintah sejak Maret tahun lalu belum cukup ampuh meredam penyebaran virus asal China itu.
Hingga kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus positif harian sebanyak 10.827 orang, sehingga secara akumulasi menjadi 1.157.837 orang. Adapun jumlah orang yang meninggal dunia karena Covid-19 bertambah 163 orang dan secara akumulasi sebanyak 31.556 orang. Sementara jumlah yang sembuh bertambah 10.806 orang sehingga total mencapai 949.990 orang.
Penambahan jumlah kasus positif Covid dari hari ke hari pantas dikhawatirkan. Pasalnya, segala bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah baik di pusat maupun di daerah ternyata tak membuat pandemi segera berakhir. Terbaru, kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sudah memasuki pekan ketiga juga ternyata tak cukup bertaji. Pengetatan PPKM yang disasar hingga ke level RT/RW pun belum jelas implementasinya. Padahal, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), level lingkungan terkecil yakni RT/RT menjadi kunci pengendalian pandemi.
Beberapa indikasi yang membuat PPKM tidak efektif antara lain masih tingginya mobilitas masyarakat, terus bertambahnya kasus positif Covid, lemahnya penerapan protokol kesehatan terutama di sektor informal akibat kurang tegasnya menegakkan disiplin.
Masih tingginya tingkat penularan Covid terasa kian berat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/2) lalu merilis data laju pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi alias minus 2,07%. Minusnya pergerakan ekonomi tahun lalu memang tidak begitu mengejutkan. Tanda-tanda pelemahan aktivitas ekonomi sudah terlihat sejak kuartal II/2020 di mana pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, lalu di kuartal III minus 3,49% dan kuartal IV minus 2,19 secara year on year (yoy).
Secara umum berdasarkan data BPS, produk domestik bruto (PDB) yang menggambarkan nilai ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai Rp15.434,2 trilin. Adapun jika dilihat PDB per kapita per tahun mencapai Rp56,9 juta atau setara dengan USD3.911,7. Angka PDB per kapita ini lebih rendah Rp2,2 juta dibanding tahun 2019 yakni Rp59,1 juta.
Penurunan PDB ini tak lepas dari pendemi Covid-19 yang menerjang mayoritas sektor usaha di Tanah Air. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sejak April 2020 membuat banyak aktivitas ekonomi berhenti. Imbasnya, masih menurut data BPS, pada Agustus tahun lalu lebih dari 2,56 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan. Adapun total jumlah pekerja yang terdampak pandemi secara keseluruhan mencapai 29,12 juta orang. Karyawan yang terdampak ini termasuk di antaranya yang mendapat pengurangan jam kerja, dan dirumahkan sementara.
Kondisi tersebut mau tidak mau berimbas pada berkurangnya pendapatan, sehingga mereka mengerem konsumsi yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, aktivitas ekspor barang dan jasa terkontraksi paling dalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%.
Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat ini harus menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan mengingat sektor ini adalah andalan pertumbuhan. Maklum, selama ini sektor selalu berkontribusi paling besar terhadap PDB dengan persentase mencapai 56% lebih. Perihal pentingnya mendorong konsumsi rumah tangga juga disinggung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disediakan pun cukup besar, mencapai Rp148,66 triliun yang akan disalurkan melalui program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta penerima manfaat. Selain itu ada pula bantuan lainnya seperti Kartu Sembako, Prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, dan kuota internet serta diskon listrik yang dilanjutkan. Di samping itu, upaya lain yang bisa mendongkrak ekonomi adalah melalui investasi. Sektor ini cukup realistis mengingat sumber-sumber pertumbuhan lain seperti ekspor masih belum ada tanda-tanda perbaikan karena kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Berbagai upaya ini tentu saja menjadi harapan akan kembalinya ekonomi ke jalur pertumbuhan. Meski tidak ringan, namun bukan berarti mustahil apabila dilakukan dengan tepat, dan terarah. Dengan demikian kita berharap dua pekerjaan rumah (PR) yakni membangkitkan ekonomi dan penanganan kesehatan bisa seiring sejalan.
Hingga kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus positif harian sebanyak 10.827 orang, sehingga secara akumulasi menjadi 1.157.837 orang. Adapun jumlah orang yang meninggal dunia karena Covid-19 bertambah 163 orang dan secara akumulasi sebanyak 31.556 orang. Sementara jumlah yang sembuh bertambah 10.806 orang sehingga total mencapai 949.990 orang.
Penambahan jumlah kasus positif Covid dari hari ke hari pantas dikhawatirkan. Pasalnya, segala bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah baik di pusat maupun di daerah ternyata tak membuat pandemi segera berakhir. Terbaru, kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sudah memasuki pekan ketiga juga ternyata tak cukup bertaji. Pengetatan PPKM yang disasar hingga ke level RT/RW pun belum jelas implementasinya. Padahal, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), level lingkungan terkecil yakni RT/RT menjadi kunci pengendalian pandemi.
Beberapa indikasi yang membuat PPKM tidak efektif antara lain masih tingginya mobilitas masyarakat, terus bertambahnya kasus positif Covid, lemahnya penerapan protokol kesehatan terutama di sektor informal akibat kurang tegasnya menegakkan disiplin.
Masih tingginya tingkat penularan Covid terasa kian berat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/2) lalu merilis data laju pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi alias minus 2,07%. Minusnya pergerakan ekonomi tahun lalu memang tidak begitu mengejutkan. Tanda-tanda pelemahan aktivitas ekonomi sudah terlihat sejak kuartal II/2020 di mana pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, lalu di kuartal III minus 3,49% dan kuartal IV minus 2,19 secara year on year (yoy).
Secara umum berdasarkan data BPS, produk domestik bruto (PDB) yang menggambarkan nilai ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai Rp15.434,2 trilin. Adapun jika dilihat PDB per kapita per tahun mencapai Rp56,9 juta atau setara dengan USD3.911,7. Angka PDB per kapita ini lebih rendah Rp2,2 juta dibanding tahun 2019 yakni Rp59,1 juta.
Penurunan PDB ini tak lepas dari pendemi Covid-19 yang menerjang mayoritas sektor usaha di Tanah Air. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sejak April 2020 membuat banyak aktivitas ekonomi berhenti. Imbasnya, masih menurut data BPS, pada Agustus tahun lalu lebih dari 2,56 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan. Adapun total jumlah pekerja yang terdampak pandemi secara keseluruhan mencapai 29,12 juta orang. Karyawan yang terdampak ini termasuk di antaranya yang mendapat pengurangan jam kerja, dan dirumahkan sementara.
Kondisi tersebut mau tidak mau berimbas pada berkurangnya pendapatan, sehingga mereka mengerem konsumsi yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, aktivitas ekspor barang dan jasa terkontraksi paling dalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%.
Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat ini harus menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan mengingat sektor ini adalah andalan pertumbuhan. Maklum, selama ini sektor selalu berkontribusi paling besar terhadap PDB dengan persentase mencapai 56% lebih. Perihal pentingnya mendorong konsumsi rumah tangga juga disinggung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disediakan pun cukup besar, mencapai Rp148,66 triliun yang akan disalurkan melalui program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta penerima manfaat. Selain itu ada pula bantuan lainnya seperti Kartu Sembako, Prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, dan kuota internet serta diskon listrik yang dilanjutkan. Di samping itu, upaya lain yang bisa mendongkrak ekonomi adalah melalui investasi. Sektor ini cukup realistis mengingat sumber-sumber pertumbuhan lain seperti ekspor masih belum ada tanda-tanda perbaikan karena kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Berbagai upaya ini tentu saja menjadi harapan akan kembalinya ekonomi ke jalur pertumbuhan. Meski tidak ringan, namun bukan berarti mustahil apabila dilakukan dengan tepat, dan terarah. Dengan demikian kita berharap dua pekerjaan rumah (PR) yakni membangkitkan ekonomi dan penanganan kesehatan bisa seiring sejalan.
(war)
Lihat Juga :
