BNPT Sebut 2.000 Masyarakat Indonesia Terjerat Kasus Terorisme
Jum'at, 05 Februari 2021 - 17:04 WIB
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar membeberkan, hampir 2.000 masyarakat Indonesia terjerat kasus tindak pidana terorisme. Foto/Humas BNPT
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar membeberkan, hampir 2.000 masyarakat Indonesia terjerat kasus tindak pidana terorisme. Data itu, kata Boy, tercatat sejak sekira 20 tahun ke belakang.
Baca juga : Menhan Iran: AS dan Israel Gunakan Terorisme untuk Perkuat Pengaruh
Demikian diungkapkan Boy Rafli Amar saat jumpa pers sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden (Presiden) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrisme (RAN-PE) yang digelar secara daring. "Sudah hampir 2.000 masyarakat Indonesia terkena berkaitan dengan kasus tindak pidana terorisme, setidak-tidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir," beber Boy Rafli Amar dalam tayangan yang diunggah oleh akun YouTube milik Humas BNPT, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Perlu Upaya Bersama Deteksi Dini Cegah Aksi Terorisme
Bahkan, sambung Boy, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terpapar paham radikalisme hingga nekat berangkat ke Irak dan Suriah. Berdasarkan catatan yang dikantongi Boy, ada 1.250-an orang yang telah berangkat ke Irak dan Suriah. "Jadi tercatat dari data keberangkatan itu, ada 1.250-an, dimana sebagian mereka sudah mati, sebagian mereka ditahan, yang wanita di dalam camp pengungsian, anak-anak juga demikian," terangnya. Baca juga: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Telah Diamanatkan Undang-Undang
Hal itu terjadi akibat adanya proses radikalisasi masif yang terjadi baik face to face maupun lewat media sosial. Kemudian, paham-paham radikalisme itu memengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang untuk menjadi ekstrem. "Dalam artian di sini, setuju dengan tawaran-tawaran seperti itu.
Baca juga : Polisi Ungkap 19 Terduga Teroris di Makassar Siapkan Bom Bunuh Diri
Kalau dia tidak setuju, dia tidak akan berangkat. Jadi itu bukti bahwa alam pikirannya dipengaruhi hingga akhirnya dia setuju, dia berangkat. Demikian juga yang di dalam negeri, yang terlibat aksi kekerasan, itu dikarenakan cara berpikirnya sudah berlebihan ekstrem, tak lagi menghargai hukum, demokrasi, konstitusi, tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan," sambungnya.
Baca juga : Menhan Iran: AS dan Israel Gunakan Terorisme untuk Perkuat Pengaruh
Demikian diungkapkan Boy Rafli Amar saat jumpa pers sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden (Presiden) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrisme (RAN-PE) yang digelar secara daring. "Sudah hampir 2.000 masyarakat Indonesia terkena berkaitan dengan kasus tindak pidana terorisme, setidak-tidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir," beber Boy Rafli Amar dalam tayangan yang diunggah oleh akun YouTube milik Humas BNPT, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Perlu Upaya Bersama Deteksi Dini Cegah Aksi Terorisme
Bahkan, sambung Boy, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terpapar paham radikalisme hingga nekat berangkat ke Irak dan Suriah. Berdasarkan catatan yang dikantongi Boy, ada 1.250-an orang yang telah berangkat ke Irak dan Suriah. "Jadi tercatat dari data keberangkatan itu, ada 1.250-an, dimana sebagian mereka sudah mati, sebagian mereka ditahan, yang wanita di dalam camp pengungsian, anak-anak juga demikian," terangnya. Baca juga: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Telah Diamanatkan Undang-Undang
Hal itu terjadi akibat adanya proses radikalisasi masif yang terjadi baik face to face maupun lewat media sosial. Kemudian, paham-paham radikalisme itu memengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang untuk menjadi ekstrem. "Dalam artian di sini, setuju dengan tawaran-tawaran seperti itu.
Baca juga : Polisi Ungkap 19 Terduga Teroris di Makassar Siapkan Bom Bunuh Diri
Kalau dia tidak setuju, dia tidak akan berangkat. Jadi itu bukti bahwa alam pikirannya dipengaruhi hingga akhirnya dia setuju, dia berangkat. Demikian juga yang di dalam negeri, yang terlibat aksi kekerasan, itu dikarenakan cara berpikirnya sudah berlebihan ekstrem, tak lagi menghargai hukum, demokrasi, konstitusi, tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan," sambungnya.
(cip)
Lihat Juga :
