Kok Demokrat Tahu Moeldoko di Balik Upaya Gulingkan AHY? Ini Kronologinya

JAKARTA - Partai Demokrat meyakini upaya “kudeta” ketua umumnya, Agus Hatimurti Yudhoyono ( AHY ), telah direncanakan. Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menguraikan bagaimana kronologi diketahuinya rencana pengambilalihan paksa kursi kepemimpinan AHY di tubuh Partai Demokrat itu.

Baca Juga: Selain Restu Pak Lurah, Moeldoko Klaim Didukung PKB dan Nasdem di 2024

"Kita coba merunut dulu dari al-ikhwal-nya (permulaannya) ya, bahwa dari sebulan yang lalu kami sudah memantau ada pergerakan yang tentu kami menganggap kalau pergerakan internal kan biasa, dan pada setiap pengurusan dinamika internal itu biasa dan kami bisa selesaikan. Tentu dengan berbagai titik tengah yang bisa diselesaikan dengan seluruh kader yang ada," papar pria yang akrab disapa Hero, Kamis (4/2/2021).

(Baca:Politikus Demokrat: Kami Urus Internal, Pak Jokowi Urus Pak Moeldoko)

Anggota Komisi VI DPR lalu mengungkap bahwa pada akhir Januari, sudah mulai ada pertemuan-pertemuan para oknum tersebut, termasuk pihak eksternal. Mereka mulai merencanakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.

Baca Juga: Pengamat Sebut Ada Ambisi Kekuasaan untuk 2024 di Balik Kudeta Demokrat

"Di akhir Januari, kemudian informasi ini bertubi-tubi masuk ke Dewan Pimpinan Pusat dan bahkan selain dinamika yang tentu kami anggap dari internal ternyata ada pihak eksternal yang tentu ini menjadi keseriusan kami," ungkapnya.

Akhirnya, sambung Hero, Ketum kemudian mengkonsolidasikan seluruh kader baik di tingkat pusat, DPD, maupun DPC. Mereka semua menyatakan soliditasnya 100% kepada kepemimpinan AHY.

"Dan alhamdulillah 100 persen kader di seluruh tingkatan baik di DPP, DPD, maupun DPC solid dan menyatakan kesetiaan kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan kepemimpinan mas AHY sebagai ketua umum partai demokrat," ucap dia.

(Baca:Kalau Tak Balas Surat AHY, Jokowi Terkesan Bekingi Upaya "Kudeta")

Legislator Dapil Jawa Barat ini juga menceritakan bagaimana DPP mengetahui gerakan yang ditunggangi untuk mengambil alih partainya. Yakni, pengurus DPP, DPD dan DPC mengadukan dan memberikan kesaksian yang kemudian dituangkan dalam berita acara.

"Karena ada pengurus DPP juga yang tentu diundang untuk diajak melakukan tindakan pengambilan paksa terhadap kepemimpinan Partai Demokrat," tuturnya," terangnya.

Baca Juga: Tiba-tiba Amien Rais Ingatkan Prajurit TNI: Jangan Sampai Dikuasai Partai Politik

Dari pengaduan dan kesaksian tersebut, Hero menambahkan, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai menelusuri dan merangkumnya menjadi sebuah dokumen bukti-bukti upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tentu ini menjadi bukti-bukti yang kuat bagi kami dewan pimpinan pusat untuk mengambil kesimpulan. Bahwa ini ada gerakan-gerakan yang ditunggangi oleh pihak eksternal untuk mengambil alih secara paksa, " tandasnya.