Manuver Belah Bambu Moeldoko Dinilai Untungkan AHY dan Demokrat
loading...
Dugaan keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam isu kudeta Partai Demokrat benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politik mantan Panglima TNI ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam isu pengambilalihan paksa ( Kudeta) Partai Demokrat benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politik mantan Panglima TNI ini.
“Ini berisiko terhadap karir politik Pak Moeldoko, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam dalam keterangannya kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021).
Dia menilai di tengah fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara dari persoalan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, isu yang menyeret-nyeret nama Jokowi ini tentu akan mengusik Presiden. Manuver diam-diam Pak Moeldoko ini mendapat respons dan opini negatif dari publik.
"Mengingat Presiden Jokowi sangat peka terhadap opini publik, bisa saja Pak Moeldoko kehilangan kepercayaan dari Presiden,” ujar Surokim. Ibarat pepatah, Pak Moeldoko tengah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM ini juga berpendapat kegaduhan pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melahirkan sejumlah spekulasi. “Bisa jadi kegaduhan dan riak ini justru akan makin membuat solid Partai Demokrat dan membangunkan kekuatan partai yang terpendam selama ini,” kata Surokim mengingatkan.
Selama ini Partai Demokrat dikenal sebagai partai moderat yang selalu hati-hati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah saat ini, termasuk berbeda pendapat dengan pemerintah dalam sejumlah isu, misalnya menolak RUU HIP, RUU Ciptaker. Demokrat juga mendukung revisi UU Pemilu agar pilkada bisa diselenggarakan tahun 2022/2023 guna mengurangi beban pemilu serentak tahun 2024, menghindari jatuhnya lagi ratusan korban tewas seperti saat Pilkada 2019.
"Manuver ambil alih paksa ini memiliki implikasi yang panjang untuk para pengagasnya. Dalam banyak hal saya juga melihat kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar. Mungkin Pak Moeldoko menganggap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY dan pengurus yang muda-muda, gampang ditaklukkan,“ paparnya.
Politik belah bambu memang menjadi sejarah kelam dalam perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Tapi dalam pandangan Surokim, manuver seperti itu akan sulit dilakukan pada Partai Demokrat karena beda konteks dan juga ada beda kebutuhan dan frekuensi.
"Situasi ini justru akan kian membuat Demokrat solid dan justru akan menunjukkan kualitas dan kapasitas AHY yang sesungguhnya. AHY akan kian tangguh dan kokoh,” kata Surokim yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center ini.
”Dengan pengelolaan yang baik, manuver belah bambu Pak Moeldoko ini justru akan menambah popularitas dan elektabilitas baik AHY maupun Partai Demokrat,” tutupnya.
“Ini berisiko terhadap karir politik Pak Moeldoko, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam dalam keterangannya kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021).
Dia menilai di tengah fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara dari persoalan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, isu yang menyeret-nyeret nama Jokowi ini tentu akan mengusik Presiden. Manuver diam-diam Pak Moeldoko ini mendapat respons dan opini negatif dari publik.
"Mengingat Presiden Jokowi sangat peka terhadap opini publik, bisa saja Pak Moeldoko kehilangan kepercayaan dari Presiden,” ujar Surokim. Ibarat pepatah, Pak Moeldoko tengah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM ini juga berpendapat kegaduhan pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melahirkan sejumlah spekulasi. “Bisa jadi kegaduhan dan riak ini justru akan makin membuat solid Partai Demokrat dan membangunkan kekuatan partai yang terpendam selama ini,” kata Surokim mengingatkan.
Selama ini Partai Demokrat dikenal sebagai partai moderat yang selalu hati-hati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah saat ini, termasuk berbeda pendapat dengan pemerintah dalam sejumlah isu, misalnya menolak RUU HIP, RUU Ciptaker. Demokrat juga mendukung revisi UU Pemilu agar pilkada bisa diselenggarakan tahun 2022/2023 guna mengurangi beban pemilu serentak tahun 2024, menghindari jatuhnya lagi ratusan korban tewas seperti saat Pilkada 2019.
"Manuver ambil alih paksa ini memiliki implikasi yang panjang untuk para pengagasnya. Dalam banyak hal saya juga melihat kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar. Mungkin Pak Moeldoko menganggap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY dan pengurus yang muda-muda, gampang ditaklukkan,“ paparnya.
Politik belah bambu memang menjadi sejarah kelam dalam perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Tapi dalam pandangan Surokim, manuver seperti itu akan sulit dilakukan pada Partai Demokrat karena beda konteks dan juga ada beda kebutuhan dan frekuensi.
"Situasi ini justru akan kian membuat Demokrat solid dan justru akan menunjukkan kualitas dan kapasitas AHY yang sesungguhnya. AHY akan kian tangguh dan kokoh,” kata Surokim yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center ini.
”Dengan pengelolaan yang baik, manuver belah bambu Pak Moeldoko ini justru akan menambah popularitas dan elektabilitas baik AHY maupun Partai Demokrat,” tutupnya.
(kri)
Explore More