Janji Pemerintah dalam Perbaikan Masalah Korupsi Perlu Jadi Perhatian Serius
loading...
TII menilai ada tiga area dalam IPK Indonesia yang harus menjadi perhatian serius di antaranya janji pemerintah dalam perbaikan sektor dunia usaha. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) menilai ada tiga area dalam Indeks Persepsi Korusi (IPK) Indonesia yang harus menjadi perhatian serius di antaranya janji pemerintah dalam perbaikan sektor dunia usaha dalam relasi dengan korupsi.
(Baca juga: TII Temukan Relasi Korupsi Pebisnis dan Politik Masih Marak)
Ketua Dewan Pengurus TII Felia Salim menyatakan, penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau IPK Indonesia pada 2020 menjadi skor 37 turun dari skor 40 pada 2019 mestinya tidak boleh dipandang sebelah mata.
Untuk itu kata Felia, terdapat tiga area dalam CPI yang mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan stakeholder terkait. (Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Mengecewakan)
Pertama, sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Secara umum, tutur Felia, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi (World Economic Forum EOS) bahkan mayoritas turun (PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, dan PERC Asia Risk Guide).
(Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Turun Jadi 37 Setara Negara Gambia)
"Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sektor perbaikan iklim usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan relasinya terhadap korupsi ," tegas Felia saat peluncuran CPI 2020 di Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Kedua, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan/birokrasi. Salah satu indikator penegakan hukum memang mengalami kenaikan (World Justice Project-Rule of Law Index). Tapi ungkapan Felia, perbaikan kualitas layanan atau birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan (Bertelsmann Foundation Transform Index dan Economist Intelligence Unit Country Ratings).
"Ketiga, adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Maraknya korupsi politik, bahkan saat situasi pandemi yang melibatkan aktor-aktor politisi perlu menjadi perhatian khusus dan perlu peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius," ujar Felia.
(Baca juga: TII Temukan Relasi Korupsi Pebisnis dan Politik Masih Marak)
Ketua Dewan Pengurus TII Felia Salim menyatakan, penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau IPK Indonesia pada 2020 menjadi skor 37 turun dari skor 40 pada 2019 mestinya tidak boleh dipandang sebelah mata.
Untuk itu kata Felia, terdapat tiga area dalam CPI yang mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan stakeholder terkait. (Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Mengecewakan)
Pertama, sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Secara umum, tutur Felia, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi (World Economic Forum EOS) bahkan mayoritas turun (PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, dan PERC Asia Risk Guide).
(Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Turun Jadi 37 Setara Negara Gambia)
"Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sektor perbaikan iklim usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan relasinya terhadap korupsi ," tegas Felia saat peluncuran CPI 2020 di Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Kedua, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan/birokrasi. Salah satu indikator penegakan hukum memang mengalami kenaikan (World Justice Project-Rule of Law Index). Tapi ungkapan Felia, perbaikan kualitas layanan atau birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan (Bertelsmann Foundation Transform Index dan Economist Intelligence Unit Country Ratings).
"Ketiga, adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Maraknya korupsi politik, bahkan saat situasi pandemi yang melibatkan aktor-aktor politisi perlu menjadi perhatian khusus dan perlu peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius," ujar Felia.
(maf)
Lihat Juga :
