APBN dan Keberlanjutan PEN
Jum'at, 22 Januari 2021 - 06:53 WIB
loading...
A
A
A
Selain melanjutkan program PEN dalam APBN 2021, pemerintah juga memahami bahwa reformasi yang konsisten baik di sisi fiskal dan struktural akan menjadi modal yang sangat baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah akan selalu memberi prioritas untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Di sisi reformasi struktural, Omnibus Law/Cipta Kerja menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri yang selama ini cukup menjadi hambatan. Omnibus Law antara lain bertujuan untuk deregulasi dan penyederhanaan perizinan, memangkas birokrasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja maupun UMKM. Bersama dengan reformasi fiskal berkelanjutan, implementasi dari Omnibus Law ini akan menjadi kunci mendorong pemulihan yang lebih cepat serta tangga menuju cita-cita menjadi negara maju. Pada tahun ini pemerintah juga menginisiasi pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. SWF akan melengkapi seluruh instrumen kebijakan yang ada sehingga perekonomian nasional diharapkan bisa pulih secara sehat, sustainable, berkelanjutan.
Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada 2020 secara efektif, tepat, dan cepat dapat menjadi bekal untuk penanganan Covid-19 secara jauh lebih baik, lebih efektif. Dengan demikian pemulihan ekonomi tahun 2021 bisa terus diakselerasi. APBN akan menjadi instrumen yang penting di dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk bisa kembali bangkit dan pulih. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi.
Optimisme, kontribusi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akan menjadi modal penting penyelesaian pandemi dan perbaikan ekonomi ke depan.
Di sisi reformasi struktural, Omnibus Law/Cipta Kerja menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri yang selama ini cukup menjadi hambatan. Omnibus Law antara lain bertujuan untuk deregulasi dan penyederhanaan perizinan, memangkas birokrasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja maupun UMKM. Bersama dengan reformasi fiskal berkelanjutan, implementasi dari Omnibus Law ini akan menjadi kunci mendorong pemulihan yang lebih cepat serta tangga menuju cita-cita menjadi negara maju. Pada tahun ini pemerintah juga menginisiasi pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. SWF akan melengkapi seluruh instrumen kebijakan yang ada sehingga perekonomian nasional diharapkan bisa pulih secara sehat, sustainable, berkelanjutan.
Covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada 2020 secara efektif, tepat, dan cepat dapat menjadi bekal untuk penanganan Covid-19 secara jauh lebih baik, lebih efektif. Dengan demikian pemulihan ekonomi tahun 2021 bisa terus diakselerasi. APBN akan menjadi instrumen yang penting di dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk bisa kembali bangkit dan pulih. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi.
Optimisme, kontribusi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akan menjadi modal penting penyelesaian pandemi dan perbaikan ekonomi ke depan.
(bmm)
Lihat Juga :
