Menghindari Hoaks dengan Terbiasa Berpikir Kritis
loading...
A
A
A
Menurut dia, harus dipastikan guru agama memiliki ilmu cukup tinggi dan diakui. Kemudian jika terkait dengan ideologi negara, maka perlu mencari informasi yang memadai.
”Kita cek apakah ideologi tersebut sesuai Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak ? Kalau tidak sesuai berarti kita tolak. Itu vaksi yang kedua. Lalu vaksin yang ketiga itu adalah apakah informasi ini selaras dengan apa yang digariskan oleh pemerintah,” katanya.
Putri sulung dari Presiden ke-4 Indonesia Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyampaikan, hoaks dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, berasal karena orang iseng. Kedua, ada orang yang memang secara ideologi sedang memperjuangkan agenda tertentu.
Kalau hoaks yang disebar orang iseng biasanya untuk seru-seruan.”Mereka ini belum punya rasa tanggung jawab terhadap hidup bermasyarakat. Hal yang seperti ini yang mengesalkan dan bisa membahayakan. Karena itu anak muda harus kita ingatkan untuk tidak sembarangan membuat bercadaan atau konten yang itu jutru menimbulkan keresahan,” tutur Alissa.
Misalnya, menyebar informasi tentang akan ada ancaman bom. Hoaks seperti itu sangat berbahaya. Sedangkan yang kedua, kata dia, hoaks karena agenda politik dan agama.”Kadang di antara mereka sendiri kemudian muncul kelompok-kelompok yang lebih militan. Kemudian kelompok tersebut menghalalkan segala cara termasuk dengan cara melemparkan disinformasi, misinformasi termasuk hoaks itu sendiri,” ujar wanita yang juga Dewan Pengawas Wahid Foundation ini.
Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan ini menghimbau agar kelompok yang menyebarkan kebencian dan hasutan segera ditindak. Pemerintah harus berperan untuk menghentikan kelompok-kelompok ini.
”Pemerintah perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat supaya kelompok strategis ini bisa menjalankan perannya dan bersinergi dengan pemerintah. Misalnya media massa, bagaimana agar mereka ini juga ikut menjaga agar hoaks tidak semakin menyebar,” ungkapnya.
Baca juga: Komisi III Setuju Bulat Listyo Sigit Jadi Kapolri ke-25
Dia juga mengingatkan perlunya peran pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok agama agar mereka bisa melakukan penyuluhan pendidikan kepada umatnya masing-masing.
Tujuannya agar praktik beragamanya bersifat moderat. Tugas pemerintah mengonsolidasikan, kemudian juga memfasilitasi
”Kita cek apakah ideologi tersebut sesuai Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak ? Kalau tidak sesuai berarti kita tolak. Itu vaksi yang kedua. Lalu vaksin yang ketiga itu adalah apakah informasi ini selaras dengan apa yang digariskan oleh pemerintah,” katanya.
Putri sulung dari Presiden ke-4 Indonesia Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyampaikan, hoaks dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, berasal karena orang iseng. Kedua, ada orang yang memang secara ideologi sedang memperjuangkan agenda tertentu.
Kalau hoaks yang disebar orang iseng biasanya untuk seru-seruan.”Mereka ini belum punya rasa tanggung jawab terhadap hidup bermasyarakat. Hal yang seperti ini yang mengesalkan dan bisa membahayakan. Karena itu anak muda harus kita ingatkan untuk tidak sembarangan membuat bercadaan atau konten yang itu jutru menimbulkan keresahan,” tutur Alissa.
Misalnya, menyebar informasi tentang akan ada ancaman bom. Hoaks seperti itu sangat berbahaya. Sedangkan yang kedua, kata dia, hoaks karena agenda politik dan agama.”Kadang di antara mereka sendiri kemudian muncul kelompok-kelompok yang lebih militan. Kemudian kelompok tersebut menghalalkan segala cara termasuk dengan cara melemparkan disinformasi, misinformasi termasuk hoaks itu sendiri,” ujar wanita yang juga Dewan Pengawas Wahid Foundation ini.
Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan ini menghimbau agar kelompok yang menyebarkan kebencian dan hasutan segera ditindak. Pemerintah harus berperan untuk menghentikan kelompok-kelompok ini.
”Pemerintah perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat supaya kelompok strategis ini bisa menjalankan perannya dan bersinergi dengan pemerintah. Misalnya media massa, bagaimana agar mereka ini juga ikut menjaga agar hoaks tidak semakin menyebar,” ungkapnya.
Baca juga: Komisi III Setuju Bulat Listyo Sigit Jadi Kapolri ke-25
Dia juga mengingatkan perlunya peran pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok agama agar mereka bisa melakukan penyuluhan pendidikan kepada umatnya masing-masing.
Tujuannya agar praktik beragamanya bersifat moderat. Tugas pemerintah mengonsolidasikan, kemudian juga memfasilitasi
Lihat Juga :
