Tangani Corona, Indonesia Harus Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Terkait penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia, Hendri menilai, cara itu efektif bangsa Indonesia belajar dari apa yang dilakukan oleh Cina dan Italia. Termasuk memertimbangkan kesalahan yang mereka lakukan, serta menghitung sumberdaya.

Misalnya pada awalnya warga Italia banyak yang tidak mematuhi peraturan karantina kewilayahan yang mereka berlakukan terutama anak muda, hal tersebut yang mempercepat penyebaran Covid-19, dan tumbangnya lansia. Anak-anak muda menjadi carrier, sedangkan mereka yang ada di rentang usia rentan serta pemilik penyakit bawaan menjadi korban.

“Ketidakpatuhan di Italia misalnya disebabkan tidak sepenuhnya publik terinformasi dengan baik, terkait ancaman sebenarnya dari Covid-19,” kata founder lembaga survei KedaiKOPI ini.

Pada konteks tersebut, kata Hendri, PSBB di Jakarta dan di beberapa wilayah lain di Indonesia harus diterapkan dengan disiplin, agar efeknya semakin cepat kita rasakan.

Selain juga dengan kampanye kesehatan yang masif, kampanye ini mestinya bisa menggunakan sendi pemerintahan, misalnya dari kepala daerah turun ke kecamatan, kelurahan lalu pengurus RW.

Lalu pengurus RW yang kemudian harus dapat menghimbau dan menjamin warganya untuk patuh terhadap anjuran pemerintah. Hal tersebut hanya bisa dilakukan bila koordinasi di dalam pemerintahan bekerja dengan baik.

“Kita juga harus belajar dari India. Pemerintahnya tidak cukup matang dalam mempersiapkan diri khususnya terkait distribusi pangan. Pemerintah daerah dan pusat harus bisa berkordinasi dengan baik, agar masalah ini dapat teratasi,” ungkapnya.

Hendri menilai PSBB tidak dapat diterapkan sendiri dan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tapi peningkatan kuantitas tes serta kapasitasnya laboraturiumnya juga harus ditingkatkan, juga fasilitas kesehatan lainnya, termasuk perlindungan terhadap dokter dan petugas medis.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkordinasi dengan maksimal. Terutama menimbang pada berkali-kali terjadi miskomumikasi dan miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau daerah. Pasalnya, ini akan berdampak pada kepercayaan (trust) masyarakat.

“Kita tidak ingin ada kepanikan di masyarakat, panic buying misalnya. Setiap tindakan pemerintah akan berimplikasi kepada keyakinan, pada trust masyarakat terhadap pemerintah. Trust juga yang akan membuat masyarakat patuh terhadap setiap strategi yang dirumuskan oleh pemerintah,” paparnya.