Moderasi Beragama Jadi Cara Komjen Listyo Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

JAKARTA - Calon Kapolri tunggal, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memaparkan tentang arah kebijakannya jika nanti menjadi Kapolri. Salah satu yang dipaparkan adalah konsep Listyo dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas), salah satunya mengarusutamakan moderasi beragama, khususnya untuk menangkal intoleransi dan radikalisme.

Baca juga : Amalan Ringan Sayyidatuna Fathimah Az-Zahra

Listyo pun akan menggunakan cara bersinergi antara pemerintah dan ulama sebagaimana yang ia lakukan saat menjadi Kapolda Banten. “Upaya pemeliharaan kamtibnas dengan mengarusutamakan moderasi beragama,” kata Listyo dalam pemaparannya di uji kepatutan dan kelayakan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Didampingi Senior dan Junior, Komjen Pol Listyo Sigit Tegaskan Polri Solid

Baca juga : Gigi Conor McGregor Patah Tumbal Kemenangan Meng-KO Dustin Poirier

Menurut Kabareskrim Polri ini, perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas berbasis agama, dan para pemangku kepentingan lainnya. Termasuk melibatkan para ahli dan civil society dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat, termasuk jaminan beribadah. Baca juga: Antar Listyo Sigit ke DPR, Kapolri: Pembelajaran untuk Generasi Berikutnya

Baca Juga:

• Ini Penyebab Rumah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Nyaris Terendam Banjir
• Hati-hati dengan Term Radikal

“Di sini, bagaimana upaya Polri bersinergi dengan tokoh agama seperti yang dilakukan di Banten, sinergi umaroh (pemimpin) dan ulama, akan kita lakukan. Sehingga ke depan kita akan mencegah dengan bersinergi dengan masyarakat yang ada terkait hal-hal yang berdampak pada intoleransi dan radikalisme,” terangnya.

Kemudian, sambung Listyo, pemerliharaan kamtibnas dari bahaya terorisme. Melakukan upaya deteksi aksi menjadi langkah utama. Tentu pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), civil sosiety, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan sasaran kesejahteraan, psiko sosial dan doktrin. “Dan melibatkan mantan napiter untuk memberikan edukasi agar masyarakat sekitarnya tidak terpapar aliran, baik itu radikalisme baik ajaran yang mengarah terorisme. Namun, membahayakan keamanan dan keselamatan rakyat, Polri akan melakukan tindakan tegas,” tegas Listyo.