Soal Perpres Pemolisian Masyarakat, Putri Gus Dur: Ini Jelas Langkah Maju

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok minoritas, menjadi prinsip penting bukan hanya dalam proses penyusunan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan dan menjadi bagian dari kebijakan. RAN PE menegaskan prinsip ini sebagai salah satu sasarannya, yaitu Pasal 8 bahwa salam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat.

Kedua, faktor dan pemicu ekstremisme kekerasan tidak pernah tunggal dan karenanya hampir mustahil diatasi hanya dengan satu pendekatan. RAN PE ini disusun untuk merespons faktor-faktor tersebut seperti dampak yang ditimbulkan dari konflik komunal, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan yang tidak adil, dan intoleransi.

Karena itu, kementerian atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ini bukan semata-mata BNPT tetapi lebih dari 20 kementerian atau lembaga. Begitupun dengan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, dari pencegahan hingga penanganan setelah terjadinya kasus-kasus ekstremisme kekerasan. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip pelaksanaan rencana aksi. Agar pelaksanaan dijalankan sesuai rencana dan tidak membawa dampak buruk bagi usaha-usaha pencegahan, kebijakan ini menekankan pentingnya mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Seperti ditegaskan pada pasal 7 ayat (3) Laporan capaian pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik. Prinsip ini memberi jaminan bahwa masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Keempat, terbitnya RAN PE ini merupakan satu tahap penting, namun bukan satu-satunya. Hal penting lain adalah bagaimana kerangka pelaksanaan dan usaha sosialisasi kepada masyarakat luas. Sosialisasi menjadi langkah penting agar publik dapat memahami maksud dan konteks berbagai rencana aksi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. “Dengan kerangka pelaksanaan yang jelas dan sosialisasi yang luas, berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, akan mampu mengoptimalkan sumberdaya untuk bersama-sama merealisasikan rencana aksi,” pungkas Yenny Wahid.