Kebijakan PPKM Sudah Tepat, Dukungan untuk Tekan COVID-19 Diperlukan
Senin, 18 Januari 2021 - 21:59 WIB
loading...
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali telah diberlakukan pemerintah sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 nanti. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) di Jawa dan Bali telah diberlakukan pemerintah sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 nanti. Kebijakan itu dianggap sudah tepat, namun dukungan masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus COVID-19 diperlukan.
Pakar Kesehatan Masyarakat, dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik. Sebab, Pandemi COVID-19 sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Baca juga: PPKM Diperpanjang, Nyawa Bisnis Restoran Bakalan Meregang
"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," ujar dr Hermawan kepada wartawan, Senin (18/1/2021).
Dia pun mengkritisi kebijakan PPKM yang tidak berlaku di seluruh Indonesia. "Ini hal yang sifatnya parsial yang sejak awal kami melihat sulit untuk bisa mengendalikan kasus secara menyeluruh," kata Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini.
Dia berpendapat dukungan kepada kebijakan PPKM Jawa-Bali sama pentingnya untuk pemerintah memiliki komitmen besar dalam pengendalian COVID-19. Dia menilai perlu kebijakan yang skalanya nasional untuk memutus mata rantai COVID-19 itu.
Pakar Kesehatan Masyarakat, dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik. Sebab, Pandemi COVID-19 sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Baca juga: PPKM Diperpanjang, Nyawa Bisnis Restoran Bakalan Meregang
"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," ujar dr Hermawan kepada wartawan, Senin (18/1/2021).
Dia pun mengkritisi kebijakan PPKM yang tidak berlaku di seluruh Indonesia. "Ini hal yang sifatnya parsial yang sejak awal kami melihat sulit untuk bisa mengendalikan kasus secara menyeluruh," kata Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini.
Dia berpendapat dukungan kepada kebijakan PPKM Jawa-Bali sama pentingnya untuk pemerintah memiliki komitmen besar dalam pengendalian COVID-19. Dia menilai perlu kebijakan yang skalanya nasional untuk memutus mata rantai COVID-19 itu.
Lihat Juga :
