Kapal China Masuk Selat Sunda, PKS: Seharusnya Pemerintah Tegas

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku geram atas lemahnya sistem keamanan laut Indonesia lantaran kapal survei milik China masuk perairan Selat Sunda. Kapal tersebut dicepat Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Rabu (13/1/2021) malam tetapi tidak ditangkap.

Baca Juga: Pakistan Pecat 12 Polisi karena Tak Lindungi Kuil Hindu yang Dibakar Massa

Sukamta mencurigai infiltrasi atau penyelundupan seperti bakal terus berulang, termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan sea glider asing oleh nelayan. Sejumlah peristiwa itu dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Baca Juga: 8 Ledakan Terdahsyat Dalam Sejarah, Letusan Gunung Tambora Paling Menggelegar

"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla. Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (16/1/2021).

(Baca: Bertemu Wang Yi, Menlu Retno Singgung Isu ABK WNI di Kapal China)

Menurut Sukamta, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. "Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Baca Juga: Bocah Lelaki Dipaksa Operasi Ganti Kelamin kemudian Diperkosa Beramai-ramai

Dia juga meminta Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut. "Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima," kata legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini.

(Baca: Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan)

Menurut Sukamta, Bakamla seharusnya mencegat dan menahan awak kapal untuk diinterogasi. "Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan," katanya.

Baca Juga: Georgina Panas Waktu Lihat Ronaldo Bersikap Ramah ke Mantan

Dia berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.

"Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksplotisasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah," pungkasnya.

Baca Juga: Jokowi Setorkan Nama Anggota Dewan Pengawas Dana Abadi RI ke DPR, Siapa Saja?