KTT dan Krisis (Baru) Arab Teluk

Ironisnya adalah di saat-saat musuh-musuh negara Arab Teluk diuntungkan dari krisis yang terjadi, justru Palestina sebagai saudara sebangsa (kalau masih boleh dikatakan demikian) yang selama ini kerap diperjuangkan mengalami kerugian berlipat-lipat. Bahkan, Palestina belakangan dijadikan tumbal politik nasional sebagian negara Arab Teluk, termasuk ketika mereka bekerja sama dengan musuh (Israel) untuk menghadapi musuh yang lain (khususnya Iran).

Inilah kurang lebih “kerugian-kerugian” yang membuat negara-negara Arab Teluk belakangan mencoba untuk melakukan rekonsiliasi, selain adanya dukungan bahkan desakan dari pihak luar seperti Amerika Serikat (AS). Namun demikian, hal ini tak berarti bahwa rekonsiliasi bisa langsung berjalan cepat tanpa hambatan. Karena kekayaan, kekuatan, dan kemandirian yang dimiliki negara-negara Arab Teluk bisa melahirkan egoisme politik kekuasaan yang saling memanaskan daripada mendamaikan, terutama bila egoisme politik kekuasaan yang ada terkait dengan semangat untuk menjadi negara nomor satu, tak hanya di kalangan negara-negara Arab Teluk melainkan juga di kawasan Timur Tengah secara umum.

Krisis antara Qatar dan negara-negara Arab Teluk lain selama ini, di sisi lain, juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari egoisme politik untuk menjadi nomor satu sebagaimana dijelaskan di atas. Pada tahap tertentu, krisis tersebut menunjukkan bahwa Qatar dan Arab Saudi sama-sama merasa sebagai “negara nomor satu” di Kawasan Arab Teluk; Arab Saudi ingin menjadi yang mengatur, sedangkan Qatar faktanya tak ingin menjadi yang diatur atau tidak ingin menjadi “negara nomor dua”. Hingga akhirnya terbentuk poros Arab Teluk di bawah komando Arab Saudi dan UEA.

Belakangan, tampaknya, Uni Emirat Arab (UEA) juga ingin menjadi negara nomor satu seperti Arab Saudi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan UEA yang tampak lebih agresif dan “mendahului” Arab Saudi, seperti terkait hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, dalam beberapa bagian, UEA berani berbeda dengan sikap Arab Saudi seperti dalam kasus perang Yaman dalam menghadapi kelompok Houthi yang dianggap kepanjangan tangan Iran. Dan, tentu saja puncaknya adalah sikap dingin UEA terkait rekonsiliasi yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar.

Dalam sebuah artikel berjudul Mushalahah Haqiqiyah am Salamun Barid (Rekonsiliasi atau Perdamaian Dingin), analis politik terkemuka di Timur Tengah, Arif Abdul Bashir, menulis tiga kemungkinan yang terjadi dalam KTT kali ini (al-jazeera.net, 30/12/2020). Di antaranya kemungkinan terciptanya krisis yang lebih luas pasca-KTT tersebut.

Hal ini bisa terjadi bila UEA terus meningkatkan sikap politiknya terhadap rekonsiliasi antara Qatar dan Arab Saudi. Kali ini UEA memang hanya bersikap dingin terhadap rekonsiliasi yang ada. Namun, tak ada yang bisa memastikan bahwa UEA tidak akan meningkatkan sikap politiknya ke depan. Dan, bila ini terjadi, krisis Teluk kali ini (Arab Saudi dan Qatar versus UEA) bisa dikatakan lebih parah dari krisis Teluk sebelumnya (Arab Saudi-UEA versus Qatar), mengingat UEA tidak akan “sendirian” sebagaimana Qatar dahulu. Bahrain yang selama ini sangat intim dengan UEA hampir bisa dipastikan akan merapat ke pihak UEA daripada Arab Saudi-Qatar. Sementara Kuwait yang selama ini menjadi netral bahkan menjadi mediator utama dalam proses rekonsiliasi Arab Saudi dengan Qatar hampir bisa dipastikan akan merapat ke kubu ini dan tidak akan netral lagi.