Indonesia Masuk BoP, GIF: Langkah Strategis sekaligus Mengandung Risiko
Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:40 WIB
loading...
Global Insight Forum (GIF) menggelar webinar nasional bertajuk Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia? Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Global Insight Forum (GIF) menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) merupakan langkah geopolitik strategis yang membuka peluang diplomasi global, namun sekaligus mengandung risiko struktural dalam dinamika kekuatan besar. Penilaian tersebut mengemuka dalam webinar nasional bertajuk “Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?”.
Seminar diselenggarakan secara daring dan diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional . Webinar ini menghadirkan Direktur Eksekutif GIF Teuku Rezasyah sebagai keynote speaker dan para pemateri Chandra Purnama (Senior Fellow GIF), Faisal Nurdin Idris (Senior Fellow GIF), dan Innayathul Fitrie (Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional). Baca juga: 16 Ormas Islam Setuju Indonesia Gabung BoP untuk Kemerdekaan Palestina
Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi kritis, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Namun, ia mengingatkan adanya risiko dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam struktur BoP. Terlebih keduanya bergabung sehari sebelum Indonesia.
“Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya transparan. Jika kepentingan nasional dan idealisme diabaikan, Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengambil sikap tegas,” katanya, Sabtu (14/2/2026).
Sementara itu, Chandra Purnama menyoroti problem struktural BoP sebagai institusi multilateralisme baru yang dinilai selektif dan sarat dominasi kekuasaan. Keanggotaan yang terbatas serta indikasi konsentrasi pengaruh pada aktor tertentu berpotensi menggeser tatanan hukum internasional menuju pola berbasis hegemoni. “Indonesia sebagai middle power harus mengembangkan otonomi strategis dan memimpin koalisi Global South untuk menjaga multilateralisme berbasis hukum internasional,” ujarnya.
Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris menjelaskan keputusan Indonesia mencerminkan kalkulasi kepentingan nasional dan stabilitas regional. Indonesia diproyeksikan akan berkontribusi signifikan dalam misi perdamaian, termasuk pengiriman sekitar 8.000 pasukan dari total 20.000 mandat di Gaza.
“Dalam logika realisme, negara bertindak untuk menjaga kepentingannya. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan harus memanfaatkan posisi middle power secara strategis,” tuturnya.
Seminar diselenggarakan secara daring dan diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional . Webinar ini menghadirkan Direktur Eksekutif GIF Teuku Rezasyah sebagai keynote speaker dan para pemateri Chandra Purnama (Senior Fellow GIF), Faisal Nurdin Idris (Senior Fellow GIF), dan Innayathul Fitrie (Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional). Baca juga: 16 Ormas Islam Setuju Indonesia Gabung BoP untuk Kemerdekaan Palestina
Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi kritis, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina di forum internasional. Namun, ia mengingatkan adanya risiko dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam struktur BoP. Terlebih keduanya bergabung sehari sebelum Indonesia.
“Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya transparan. Jika kepentingan nasional dan idealisme diabaikan, Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengambil sikap tegas,” katanya, Sabtu (14/2/2026).
Sementara itu, Chandra Purnama menyoroti problem struktural BoP sebagai institusi multilateralisme baru yang dinilai selektif dan sarat dominasi kekuasaan. Keanggotaan yang terbatas serta indikasi konsentrasi pengaruh pada aktor tertentu berpotensi menggeser tatanan hukum internasional menuju pola berbasis hegemoni. “Indonesia sebagai middle power harus mengembangkan otonomi strategis dan memimpin koalisi Global South untuk menjaga multilateralisme berbasis hukum internasional,” ujarnya.
Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris menjelaskan keputusan Indonesia mencerminkan kalkulasi kepentingan nasional dan stabilitas regional. Indonesia diproyeksikan akan berkontribusi signifikan dalam misi perdamaian, termasuk pengiriman sekitar 8.000 pasukan dari total 20.000 mandat di Gaza.
“Dalam logika realisme, negara bertindak untuk menjaga kepentingannya. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan harus memanfaatkan posisi middle power secara strategis,” tuturnya.
Lihat Juga :
