Pemerintah Ditagih Jadikan GeNose dan CePad Alat Deteksi COVID-19 Resmi Negara

Senin, 11 Januari 2021 - 09:21 WIB
loading...
Pemerintah Ditagih Jadikan...
GeNose, alat deteksi COVID-19 hasil penelitian UGM. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah diminta bersungguh-sungguh memprioritaskan penggunaan GeNose dan CePad , produk inovasi dalam negeri sebagai salah satu alat pendeteksi COVID-19 . Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, pemerintah jangan hanya ngomong doang (omdo) menjadikan produk inovasi anak bangsa sebagai alat utama penanggulangan virus corona, tapi harus membuat kebijakan nyata agar produk tersebut benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat.

(Baca juga : Kemendag Bakal Umumkan Estimasi Harga Tahu Tempe Tiap Bulan )

Sebelumnya diketahui bahwa peneliti Universitas Gajah Mada (UGM) dan peneliti Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil membuat alat pendeteksi COVID-19 dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Produk peneliti UGM diberi nama GeNose sedangkan produk peneliti Unpad diberi nama CePad.

(Baca juga : Airlangga Sebut Puncak Kasus Covid-19 Masih Terjadi pada Pekan Ini )

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendy berjanji menjadikan kedua alat tersebut sebagai alat deteksi COVID-19 resmi. Untuk itu kedua kementerian tersebut akan membantu menawarkan kepada kementerian lain. (Baca juga: Alat Screening COVID-19 GeNose C19 Sudah Siap Diproduksi Massal )

"Saya sangat setuju dan mendukung sekali kalau dua produk inovasi peneliti Indonesia ini ditetapkan menjadi alat deteksi resmi oleh pemerintah," kata Mulyanto yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Pemerintah Ditagih Jadikan GeNose dan CePad Alat Deteksi COVID-19 Resmi Negara


Mulyanto menambahkan sudah sepatutnya pemerintah mengapresiasi capaian inovasi teknologi dalam negeri dalam hal penanggulangam COVID-19. Salah satu caranya dengan membeli produk inovasi tersebut.

"Kalau tidak ada yang beli maka tidak akan diproduksi, kalau sudah demikian maka produk inovasi tersebut tinggal menunggu waktu untuk dimuseumkan, seperti pesawat N-250 si Gatot Kaca," kata Mulyanto yang juga merupakan mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini.

(Baca juga : Babi di China Biang Kerok Bikin Harga Kedelai Naik Tinggi )

Mulyanto berpendapat, pemerintah punya kewajiban untuk mendorong tumbuh-kembangnya riset dan inovasi nasional agar bangsa ini dapat maju dan mandiri, sehingga tidak melulu menggantungkan diri pada ekspor sumber daya alam yang menipis serta ketergantungan pada produk impor. Salah satu caranya adalah melalui goverment procurement (pembelian pemerintah). (Baca juga: IKA Unpad Dukung Produksi Massal Alat Deteksi COVID-19 Si CePAD )

Langkah ini adalah strategi sekaligus insentif di sisi permintaan, agar ada jaminan pasar bagi produk inovasi, sehingga produk tersebut layak diproduksi secara ekonomis. "Menurut saya ini momen yang tepat untuk mendorong lahirnya inovasi teknologi tepat guna," katanya.

Mulyanto menambahkan, di satu sisi masyarakat perlu produk inovasi dalam menanggulangi pandemi COVID-19, di sisi lain peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam menghasilkan karya-karya terbaik, serta ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

"Syukur-syukur dapat menjadi produk ekspor. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dalam memfasilitasi lahirnya inovasi berkualitas yang dibutuhkan masyarakat," kata Mulyanto.

(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Meriahkan HUT ke-499...
Meriahkan HUT ke-499 Jakarta, 2.000 Anak Ikuti Khitanan Massal Gratis
Harga Emas Malas Bergerak...
Harga Emas Malas Bergerak di Posisi Rp2.668.000 per Gram, Intip Daftar Lengkapnya
Dibayangi Outflow Rp4,5...
Dibayangi Outflow Rp4,5 Triliun, IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak Fluktuatif
Berita Terkini
Momen Pelimpahan Roy...
Momen Pelimpahan Roy Suryo ke Kejaksaan, Sempat Adu Mulut Tolak Pakai Baju Tahanan
5.000 Jembatan Gantung...
5.000 Jembatan Gantung Dibangun, Prabowo Ingin Percepat Konektivitas Pelosok
Keluarga Roy Suryo dan...
Keluarga Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Ajukan Penangguhan Penahanan
Din Syamsuddin Ungkap...
Din Syamsuddin Ungkap Bung Karno Tokoh Dikagumi Dunia Internasional
Dilimpahkan ke Kejari...
Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Roy Suryo: Allahu Akbar, Terus Semangat!
Keluar dari RS Polri,...
Keluar dari RS Polri, Roy Suryo Kepalkan Tangan, dr tifa Dipegang 2 Polisi
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved