Rumah Subsidi Masih Hadapi Banyak Masalah

Sebaliknya, pengembang yang tergabung di bawah payung Real Estat Indonesia (REI) meminta dukungan pemerintah yang lebih luas. Dukungan itu perlu untuk membangkitkan kembali industri properti yang terpuruk karena imbas pandemi Covid-19. Setidaknya dukungan yang dibutuhkan guna penundaan cicilan KPR, sebab tidak sedikit debitur yang tidak mampu membayar cicilan karena status kepegawaian mereka dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Persoalan klasik lain yang masih sulit ditemukan solusi yang tepat adalah MBR yang masih susah mendapatkan KPR. Sudah menjadi rahasia umum bahwa MBR, terutama pekerja informal, masih sulit terakomodasi pihak perbankan alias tidak bankable karena tidak memiliki penghasilan tetap.

Selain terkendala aturan perbankan yang sangat ketat, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi cukup menyulitkan MBR. Memang, pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapat akses memiliki hunian layak, di antaranya aplikasi SiKasep, namun ini pun sulit diakses oleh masyarakat di daerah terpencil. Ada pula aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) untuk memudahkan MBR mendapatkan data perumahan yang akan dipilih namun aplikasi itu sering error.

Berbagai masalah tersebut menjadi fakta agar memudahkan MBR mendapat hunian yang diimpikan sesuai kemampuan mereka. Permintaan akan rumah subsidi bagi MBR sepanjang masa pandemi Covid-19 tetap menunjukkan pertumbuhan sekitar 5% hingga 6% pada level harga sekitar Rp160 jutaan. Kita berharap, anggaran FLPP tahun ini yang jumlahnya mencapai puluhan triliun tidak sekadar menghasilkan hunian MBR, tetapi juga memenuhi syarat layak terkait kualitas bangunan dan lingkungan.