Hari Perumahan Nasional 2025, Ibas Soroti Backlog dan Dorong Rumah Layak Bagi Rakyat
Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:50 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan. Termasuk mempercepat terwujudnya rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Ibas saat acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.
Acara ini menjadi pengingat akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Pertimbangan Harga Masih Jadi Faktor Penentu bagi Masyarakat Membeli Hunian
Ibas menegaskan, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa. Kolaborasi lintas sektor, pembangunan perumahan yang tepat dengan anggaran yang cukup berkelanjutan, serta perluasan program seperti BSPS, FLPP, dan Tapera harus terus dikawal agar tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang kehilangan tempat berpulang hanya karena tak mampu membeli atap.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Program 3 Juta Rumah Gagal Terwujud Tahun Ini, Fahri Hamzah Minta Maaf
"Mengingatkan kembali janji konstitusi negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa," tegas Ibas, Selasa (26/8/2025).
Ibas menyoroti masih tingginya angka backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan 78,87% di perkotaan dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni 56,64% di perkotaan, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023.
"Belum lagi ditambah sekitar 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian. Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” ucapnya.
Hal itu disampaikan Ibas saat acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.
Acara ini menjadi pengingat akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Pertimbangan Harga Masih Jadi Faktor Penentu bagi Masyarakat Membeli Hunian
Ibas menegaskan, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa. Kolaborasi lintas sektor, pembangunan perumahan yang tepat dengan anggaran yang cukup berkelanjutan, serta perluasan program seperti BSPS, FLPP, dan Tapera harus terus dikawal agar tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang kehilangan tempat berpulang hanya karena tak mampu membeli atap.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Program 3 Juta Rumah Gagal Terwujud Tahun Ini, Fahri Hamzah Minta Maaf
"Mengingatkan kembali janji konstitusi negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa," tegas Ibas, Selasa (26/8/2025).
Ibas menyoroti masih tingginya angka backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan 78,87% di perkotaan dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni 56,64% di perkotaan, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023.
"Belum lagi ditambah sekitar 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian. Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” ucapnya.
Lihat Juga :
