Miliki Novum Baru, Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK

JAKARTA - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait kasusnya yang menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Atut terbukti menyuap Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten. Atut divonis 7 tahun penjara dalam tingkat kasasi pada kasus tersebut. Putusan ini jauh lebih berat ketimbang vonis majelis hakim Tipikor.

(Baca juga : Pesan Ryan Garcia kepada Gervonta Davis: Cukup Dua Ronde, Tank! )

Tim kuasa hukum Atut, TB Sukatma menilai terdapat kekhilafan hakim dalam vonis terhadap Atut. Maka dari itu pihaknya bakal mengajukan novum dalam PK tersebut. "Yang pasti gini, saya nggak hafal satu persatu tapi itu banyak (kekhilafan). Banyak novum yang kita ajukan dan novum itu memiliki nilai yang sangat signifikan," kata Sukatma saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021). (Baca juga: Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut Jadi Gubernur Banten)

Selain menyerahkan novum, pihaknya juga telah menyiapkan saksi dan ahli dalam persidangan PK tersebut. "Novum itu novum tertulis dan nanti ada saksi juga yang kita ajukan termasuk ahli juga, termasuk dalam bentuk dokumen. Itu memang menunjukkan signifikan, bahwa ternyata Ibu nggak terlibat dalam perkara sebagaimana putusan tingkat kasasi, terus juga putusan di bawahnya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri," kata Sukatma. (Baca juga: Kasus Akil, Wakil Bupati Lebak diperiksa KPK)

Diketahui, Ratu Atut Chosiyah terbukti menyuap Akil Mochtar senilai Rp1 miliar untuk memenangkan gugatan salah satu pasangan calon bupati dalam Pilkada Lebak. Pengadilan Tipikor Jakarta pun memvonis Atut dengan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

(Baca juga : Gokil! Demi Gratis Ongkir Amazon Borong Pesawat Boeing )

Pada tingkat kasasi, hukuman Atut diperberat menjadi 7 tahun penjara. Kasasi Atut ditolak lantaran lima alasan yang disampaikan hanya berupa pengulangan fakta-fakta yang sebelumnya sudah dipertimbangkan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Putusan MA ini juga diberatkan dengan alasan Ratu Atut sebagai kepala daerah, tak memberi contoh mendukung program pemerintah yang bersih dari KKN. Korupsi Atut juga mencederai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.