Komisi V DPR Desak Pemerintah Batalkan Pelonggaran Transportasi Umum

JAKARTA - Pelonggaran moda transportasi udara berbuntut kepadatan penumpang di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis Pagi (14/5/202). Komisi V DPR mengecam pemerintah yang tidak mengantisipasi lonjakan penumpang.

Anggota Komisi V DPR Lasmi Indaryani menyatakan kecewa terhadap pemerintah yang sembrono dalam pelonggaran moda transportasi udara. Dia menilai tidak ada langkah antisipasi dalam mengawasi phsycal distancing di bandara.

"Akan bisa menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona akibat orang bergerombol secara padat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterim SINDOnews, Kamis (14/5/2020).

(Baca juga: Jokowi Sebut Kepanikan adalah Separuh Penyakit, Ketenangan adalah Separuh Obat)

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, alasan petugas terbatas tidak bisa diterima. Pengoperasian moda transporasi udara, seperti pesawat, tentu sudah dipastikan akan mengundang banyak orang sebagai calon penumpang.

Menurutnya, urusan sebesar dan sepenting itu saja pemerintah terlihat tidak mempunyai persiapan, antisipasi, dan mitigasi. Dia menyebut pemerintah seperti amatiran dalam mengelola sistem transportasi di tengah pandemi Covid-19 yang harusnya menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Pemerintah (sebaiknya) untuk sementara membatalkan pelonggaran di bidang angkutan umum sebelum semua petugas di lapangan siap. Jika betul-betul belum siap, jangan pernah melakukan pelonggaran," tegasnya.

Ke depan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan jajarannya harus memastikan keselamatan penumpang. Pemerintah, menurut Lasmi, jangan hanya semata-semata melayani pengusaha untuk bisnis angkutannya.

"Kita sama-sama melihat pemerintah melonggarkan transportasi tanpa melakukan protokol kesehatan yang maksimal. Kemenhub bermain-main dengan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Semoga saja tidak terjadi ledakan penyebaran di daerah karena kebijakan kemenhub yang semborono ini," pungkasnya.