Komunikasi Politik Pemerintah Sepanjang 2020 Dinilai Penuh Kegaduhan

Berdasarkan laporan Bank Dunia, kata diaz Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat USD 413,4 atau setara Rp 5.877 triliun. Pengangguran bertambah dari 5,23 % menjadi 7,07 % atau meningkat 2.67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta, menjadi 26,42 juta orang.

Di bidang politik pun, Ketua DPP PKS ini mengungkap, pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan belum terlihat tanda-tanda penurunan kasus. Presiden Jokowi mempersilakan sejumlah kerabatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang mengindikasikan adanya dinasti politik yang sedang dibangun. Belum lagi kriminalisasi-kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah.

"Ini menjadi catatan tersendiri apakah demokrasi kita mengalami kemajuan atau justru kemunduran?," imbuhnya.

Sukamta menegaskan, di bidang kesehatan pun, Pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta kerja yang kontroversial pada Oktober 2020 lalu pun dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi.

"Yang cukup menghebohkan adalah sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi, seperti Edhy Prabowo yang dijerat kasus korupsi benur lobster dan Juliari Batubara yang dijerat kasus korupsi dana bansos Covid-19. Ini tamparan keras buat kita semua, karena sampai bantuan sosial pun dikorupsi," kata legislator asal Yogyakarta ini.

"Jadi, permasalahan-permasalahan di atas jangan sampai tertutupi dan tidak terselesaikan dengan baik karena tertutupi kegaduhan-kegaduhan yang tercipta. Kita berharap Pemerintah mampu melakukan refleksi untuk memperbaiki komunikasi politiknya pada tahun-tahun mendatang," harapnya.