Komunikasi Politik Pemerintah Sepanjang 2020 Dinilai Penuh Kegaduhan

JAKARTA - Di penghujung 2020, banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi.

(Baca juga: Kaleidoskop Komunikasi Politik 2020)

"Kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu. Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020). (Baca juga: Imbas Ledakan Nashville: Jaringan Komunikasi Mati, Penerbangan Dihentikan)

"Juga pernyataan Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," sambungnya.

(Baca juga: Langkah Strategis WS Merekatkan Komunikasi Politik di Surabaya)

Sukamta melanjutkan, Presiden Jokowi juga dianulir oleh Menteri Perhubungan (Menhub) soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Publik disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara.

"Kegaduhan elite tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian diselesaikan oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," papar Sukamta.

Dokor lulusan Inggris ini juga mencatat, banyaknya hoaks yang muncul adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk. Bisa jadi sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakkan kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.

Tapi anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat.

"Segenap permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 petsen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32 persen," ungkapnyam

Berdasarkan laporan Bank Dunia, kata diaz Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat USD 413,4 atau setara Rp 5.877 triliun. Pengangguran bertambah dari 5,23 % menjadi 7,07 % atau meningkat 2.67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta, menjadi 26,42 juta orang.

Di bidang politik pun, Ketua DPP PKS ini mengungkap, pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan belum terlihat tanda-tanda penurunan kasus. Presiden Jokowi mempersilakan sejumlah kerabatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang mengindikasikan adanya dinasti politik yang sedang dibangun. Belum lagi kriminalisasi-kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah.

"Ini menjadi catatan tersendiri apakah demokrasi kita mengalami kemajuan atau justru kemunduran?," imbuhnya.

Sukamta menegaskan, di bidang kesehatan pun, Pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta kerja yang kontroversial pada Oktober 2020 lalu pun dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi.

"Yang cukup menghebohkan adalah sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi, seperti Edhy Prabowo yang dijerat kasus korupsi benur lobster dan Juliari Batubara yang dijerat kasus korupsi dana bansos Covid-19. Ini tamparan keras buat kita semua, karena sampai bantuan sosial pun dikorupsi," kata legislator asal Yogyakarta ini.

"Jadi, permasalahan-permasalahan di atas jangan sampai tertutupi dan tidak terselesaikan dengan baik karena tertutupi kegaduhan-kegaduhan yang tercipta. Kita berharap Pemerintah mampu melakukan refleksi untuk memperbaiki komunikasi politiknya pada tahun-tahun mendatang," harapnya.