Komunikasi Politik Pemerintah Sepanjang 2020 Dinilai Penuh Kegaduhan
Kamis, 31 Desember 2020 - 19:17 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di penghujung 2020, banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi.
(Baca juga: Kaleidoskop Komunikasi Politik 2020)
"Kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu. Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020). (Baca juga: Imbas Ledakan Nashville: Jaringan Komunikasi Mati, Penerbangan Dihentikan)
"Juga pernyataan Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," sambungnya.
(Baca juga: Langkah Strategis WS Merekatkan Komunikasi Politik di Surabaya)
Sukamta melanjutkan, Presiden Jokowi juga dianulir oleh Menteri Perhubungan (Menhub) soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Publik disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara.
(Baca juga: Kaleidoskop Komunikasi Politik 2020)
"Kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu. Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam keterangannya, Kamis (31/12/2020). (Baca juga: Imbas Ledakan Nashville: Jaringan Komunikasi Mati, Penerbangan Dihentikan)
"Juga pernyataan Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," sambungnya.
(Baca juga: Langkah Strategis WS Merekatkan Komunikasi Politik di Surabaya)
Sukamta melanjutkan, Presiden Jokowi juga dianulir oleh Menteri Perhubungan (Menhub) soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Publik disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara.
