Pembubaran FPI Dinilai Tidak Adil, Ini Kata KNPI

Rabu, 30 Desember 2020 - 23:32 WIB
loading...
Pembubaran FPI Dinilai...
Papan nama Markas FPI di Petamburan dicopot sebagai tindak lanjut SKB pelarangan kegiatan FPI. KNPI menilai pembubaran FPI keliru karena tidak adil. Foto/SINDOnews/Arif Julianto
A A A
JAKARTA - Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organsisasi kemasyarakatan (ormas) dan melarang mereka berkegiatan atau menggunakan simbol dan atribut FPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai keputusan ini sebagai langkah keliru karena terlihat sangat tidak adil.

Untuk diketahui, pembubaran FPI ini setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.

"Pembubaran FPI adalah kado terburuk pemerintah di tahun 2020. Gaya arogan seperti ini sangat kami sayangkan. Terlihat jelas bahwa keputusan ini adalah keputusan yang dipaksakan," kata Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Rabu (30/12/2020). (Baca juga: FPI Dibubarkan, Ini 7 Poin Pertimbangan Pemerintah )

Haris mempertanyakan apakah Ormas FPI sama seperti PKI yang ingin melakukan kudeta dan akan mengangkat senjata untuk menggulingkan pemerintah. Sepertinya pemerintah mendapat masukan yang keliru. "Kalau PKI jelas, karena mereka ingin menggulingkan pemerintah yang sah, FPI kan hanya sebatas ormas yang justru ada juga beberapa kali melakukan kegiatan positif," katanya.

Selain itu, pembubaran FPI ini juga terindikasi melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut Haris, PKI yang jelas sudah melakukan pembunuhan dan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, tapi di era reformasi sudah dipulihkan stigma negatifnya terhadap seluruh yang terkait. Ini jangan sampai terjadi pada anggota FPI, di mana, anggota FPI seolah menjadi musuh di tengah masyarakat.

"Akibat satu dua orang yang melanggar, anggota FPI yang benar-benar tulus dan berbuat baik justru mendapat imbasnya. Jangan sampai pembubaran FPI ini menjadi momentum kemunduran demokrasi bagi bangsa Indonesia," katanya. (Baca juga: FPI Dibubarkan, Amnesty Internasional: Makin Menggerus Kebebasan Sipil )

Jika kemudian dicap sebagai melanggar ketentraman dan kemanan, Haris mengatakan, seharusnya oknumnya ditangkap bukan kemudian organisasinya dibubarkan. Sama halnya ketika di lingkungan kantor pemerintah, jika ada yang melanggar, maka bukan kantornya yang dibubarkan. "Kami melihat banyak juga ormas yang kerap melakukan kekerasan, bahkan tidak segan untuk membunuh, Harusnya itu yang dibubarkan. Apalagi banyak juga ormas-ormas yang suka melakukan kekerasan juga tidak terdaftar," kata Haris.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KNPI: Program MBG Efektif...
KNPI: Program MBG Efektif Tekan Stunting dan Perkuat Ketahanan Gizi Nasional
Pengurus Harian Sebut...
Pengurus Harian Sebut KNPI versi Putri Khairunisa Telah Berakhir
Waketum Perindo: Demokrasi...
Waketum Perindo: Demokrasi dengan Daulat Rakyat Sangat Penting, Dimulai dari Pemuda
Pengamat Khawatir Pola...
Pengamat Khawatir Pola FPI Demo Konser Musik Terulang jika AMIN Menang
Fachrul Razi Ngaku Dicopot...
Fachrul Razi Ngaku Dicopot dari Menag Karena Tak Mau Bubarkan FPI, Ini Kata Istana
Ketua Umum KNPI Berikan...
Ketua Umum KNPI Berikan Pujian Terpilihnya Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo
Ketum DPP KNPI Minta...
Ketum DPP KNPI Minta Kapolri dan Propam Pantau Penanganan Kasus di Tanjungbalai
Musda Lanjutan KNPI...
Musda Lanjutan KNPI NTB Tetapkan Hairunnisa sebagai Ketua Periode 2025–2028
DPP-DPD KNPI se-Indonesia...
DPP-DPD KNPI se-Indonesia Usulkan 8 Rekomendasi Perkuat Peran Pemuda ke Prabowo
Rekomendasi
Hamas Kutuk Otoritas...
Hamas Kutuk Otoritas Palestina karena Koordinasi Keamanan dengan Israel
Universitas Brawijaya...
Universitas Brawijaya Buka 5 Prodi Baru, Siapkan Lulusan Siap Kerja
AirNav Gandeng AdMedika...
AirNav Gandeng AdMedika Permudah Akses Layanan Kesehatan Karyawan
Berita Terkini
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
Infografis
Virus Hanta Merebak!...
Virus Hanta Merebak! Ini 5 Gejalanya yang Perlu Diwaspadai
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved