Penyaluran Bansos Masih Terkendala Data Bermasalah

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) selama wabah corona (Covid-19) masih bermasalah. Akibatnya penyaluran bansos di beberapa wilayah belum maksimal.

“Memang ada satu, dua, tiga (tempat) yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki,” katanya saat meninjau penyaluran bansos di Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dia berharap pada tahap selanjutnya data ini dapat perbaiki. Bansos tahap kedua akan dibagikan di bulan Juni. “Tapi nanti, pada tahapan kedua, bulan depan bisa diperbaiki lagi,” ungkapnya.

Jokowi mengatakan saat ini penyaluran program bansos dari pemerintah memang belum 100%. Misalnya untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa baru 10%. “Jadi mohon masyarakat masih menunggu, menanyakan pada aparat desa. Saya juga sangat senang pusat dan daerah bisa kerja sama, sangat baik, meskipun ini juga sesuatu yang sangat mendadak,” tuturnya. (Baca: Antisipasi Dampak Covid-19, Penyaluran Bansos Akan Dipercepat)

Dia mengatakan, jika ada warga yang terdampak belum mendapatkan bantuan bisa mengusulkan ke RT/RW setempat. “Melapor kembali ke RT, pada RW sehingga bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan,” katanya.

Jokowi mengatakan bahwa saat ini begitu banyak program bansos yang diberikan pemerintah. Dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bansos tunai, bantuan pangan nontunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. “Jadi kita harap bisa menjangkau 55% dari total penduduk kita. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak Covid-19,” ungkapnya.

Dia juga berharap bahwa program bansos ini bisa memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga konsumsi domestik dapat menjadi normal kenbali. “Itu yang kita harap,” tuturnya.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengakui bahwa penyaluran bansos pada tahap pertama masih banyak kekurangan. Salah satunya berkaitan dengan data penerima yang tumpang tindih.

“Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan. Ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik,” katanya seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kota Bogor.

Kementrian Sosial terus memperbarui data dari seluruh pemerintah daerah (pemda). Juliari mengatakan, jika ada warga terdampak yang belum masuk tahap pertama bisa dimasukkan di tahapan selanjutnya.

“Kami komunikasikan agar apabila ada warga terdampak yang perlu dibantu, tapi belum mendapat di tahap pertama tolong, dimasukkan tahap kedua. Kami juga akan mengakomodasi,” tuturnya.

Juliari menargetkan bantuan langsung tunai (BLT) dapat dilakukan dua tahap penyaluran sebelum Lebaran. Dengan begitu, setelah penyaluran tahap satu selesai maka langsung disambung tahap kedua. “Setelah berakhir tahap pertama nanti akan kami sambung dengan tahap kedua dengan nilai yang sama, Rp600.000, dari tiga tahapan yang akan dijalankan,” katanya. (Baca juga: Dampak Corona, 4,1 Juta Warga Jabodetabek Akan Terima Paket Sembako)

Dia menargetkan sebagian besar penerima BLT ini bisa mendapatkan dua kali penyaluran. Seperti diketahui, penerima BLT berjumlah 9 juta kepala keluarga (KK). “Kami berharap sebelum Lebaran Idul Fitri sebagian besar penerima sudah dua kali menerima bansos tunai Rp. 600.000. Nanti setelah Idul Fitri satu kali lagi,” ungkapnya.

Juliari memang tidak menargetkan semua penerima bisa mendapatkan dua kali penyaluran sebelum Lebaran. Pasalnya, setiap daerah memiliki kendalanya masing-masing. “Tentu ini tidak bisa merata, tergantung dari kesulitan daerah masing-masing. Kota Bogor lebih mudah, fasilitas lebih lengkap, tidak sulit mencapai dua tahap. Tapi, daerah yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap,” katanya. (Dita Angga)