Dampak Corona, 4,1 Juta Warga Jabodetabek Akan Terima Paket Sembako
Dampak Corona, 4,1 Juta Warga Jabodetabek Akan Terima Paket Sembako
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk 4,1 juta warga di wilayah Jabodetabek sebesar Rp600.000 per kepala keluarga.
Wilayah Jabodetabek yang dimaksud antara lain DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Langkah ini sebagai antisipasi dampak adanya persebaran virus corona (Covid-19).
“Jadi, bansos ini khusus dari Presiden untuk Jabodetabek, yakni paket sembako senilai Rp600.000 per keluarga. Durasinya selama 3 bulan, dan akan dimulai bulan ini," ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Jakarta kemarin.
Soal bagaimana kriteria penerima bansos tersebut, Juliari mengatakan akan menggunakan data terpadu yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos). Termasuk juga data-data masukan dari pemerintah daerah (pemda). “Saat ini kami sudah memegang data masukan dari Pemda DKI," ungkapnya. (Baca: Pemprov DKI Jakarta Pastikan Bantu warga Miskin yang terdampak PSBB)
Juliari mengatakan, ada bansos sembako lain yang akan dikucurkan pemerintah pusat. Bantuan sembako ini diberikan pemerintah untuk menunggu kekosongan sampai bansos khusus presiden dibagikan. “Paket tambahan sembako ini akan didistribusikan besok (hari ini) sebanyak 200.000 paket dengan nominal Rp200.000," tuturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, jumlah bansos sembako khusus akan diberikan kepada 4,1 juta penerima. Di mana 2,5 juta di DKI Jakarta dan sisanya di wilayah Bodetabek.
"Jadi, keseluruhan Jabodetabek adalah 2,5 juta plus 1,6 juta jiwa. Kalau dikonversi menjadi keluarga 1,7 keluarga. Ini yang akan mendapat bantuan sembako sebagaimana arahan Bapak Presiden Rp600.000 per keluarga per bulan untuk 3 bulan," ujarnya.
Selain bantuan sembako tersebut, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) dengan besaran Rp600.000 per keluarga. Namun ada kriteria tertentu untuk penerima BLT ini, yakni tidak menerima bansos lain dari pemerintah. “Yang menerima bantuan ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu yang belum menerima bansos, seperti PKH, BPNT-bantuan pangan nontunai ataupun nanti kartu prakerja,” kata Juliari.
Dia mengatakan, selain data dari Kemensos, akan ada tambahan data dari Pemda terkait siapa saja masyarakat yang tidak menerima bansos. Dia memperkirakan jumlahnya tidak sampai 9 juta. “Saya sudah lihat angkanya, kemungkinan angkanya tidak sampai 9 juta,” tandasnya.
Juliari ingin program ini dilaksanakan bulan ini. Namun, hal ini masih perlu dikoordinasikan. “Rencana akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini (kemarin), kami perlu melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu,” ucapnya. (Baca juga: Menkses Setujui PSBB Jakarta, Pemerintah Ungkap Manfaatnya)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden tersebut dan Golkar siap untuk memantau distribusinya agar tepat sasaran. “Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pembatasan berbagai macam kegiatan sejak beberapa waktu lalu sudah mulai terasa dampak ekonominya, terutama bagi masyarakat di lapisan terbawah. Perlu segera ada bantuan konkret dari pemerintah,” ujar Hetifah.
Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengingatkan bahwa pemberian bantuan tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran. Jadi, kerapian basis data masyarakat menjadi sangat penting. “Pendataan harus dilaksanakan secara akurat. Semua pihak dari pemda sampai di tingkat RT, RW, kelurahan, dikerahkan untuk mencatat. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan, tapi tidak terdaftar. Jenis bantuan harus sesuai dengan kebutuhan tiap individu yang berbeda-beda,” tandasnya.
Hetifah menekankan pentingnya bantuan ini disalurkan tepat waktu. Sebab, masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah sangat membutuhkan itu untuk membantu biaya hidup sehari-hari.
“Kita di sini berpacu dengan waktu. Bantuan tersebut sangat urgen untuk segera sampai di tangan yang membutuhkan, karena itu esensial bagi mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Banyak yang bergantung pada upah harian dan sekarang tidak punya penghasilan lagi,” terangnya.
Lebih dari itu, Hetifah menegaskan agar kementerian-kementerian dan lembaga terkait harus bergerak ekstracepat agar bansos ini segera tersalurkan dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Saya harap semuanya bekerja ekstracepat dari proses pendataan, perencanaan, hingga penyaluran. Jangan sampai masalah birokrasi menghambat penyaluran bantuan. Harus langsung sampai ke tangan masyarakat dalam hitungan hari. Golkar siap kawal dan dukung,” tutupnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta jajarannya untuk segera merealisasikan program jaring pengaman ssosial. Program ini dibuat untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari adanya persebaran virus koroan. “Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin. Tepat dan cepat,” katanya.
Dia mengatakan bahwa program ini sangatlah penting bagi masyarakat. Maka dari itu, Jokowi meminta agar program ini benar-benar tepat sasaran “Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by address sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Utamanya bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli. (Baca juga: Corona Membuat Daya Beli Masyarakat Merosot, Pemerintah Genjot Bansos)
“Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. Dan juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25%. Dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali,” ungkapnya.
Dia mengatakan, ada kenaikan jumlah penerima manfaat dari kartu sembako, yakni dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Di mana nilainya dinaikkan 30%, yakni dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Program ini akan diberikan selama 9 bulan.
“Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga. Dan 1,1 nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat. Selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” paparnya.
Program lainnya adalah penggratisan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA. Termasuk 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50% selama April, Mei, dan Juni. (Dita Angga)
Wilayah Jabodetabek yang dimaksud antara lain DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Langkah ini sebagai antisipasi dampak adanya persebaran virus corona (Covid-19).
“Jadi, bansos ini khusus dari Presiden untuk Jabodetabek, yakni paket sembako senilai Rp600.000 per keluarga. Durasinya selama 3 bulan, dan akan dimulai bulan ini," ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Jakarta kemarin.
Soal bagaimana kriteria penerima bansos tersebut, Juliari mengatakan akan menggunakan data terpadu yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos). Termasuk juga data-data masukan dari pemerintah daerah (pemda). “Saat ini kami sudah memegang data masukan dari Pemda DKI," ungkapnya. (Baca: Pemprov DKI Jakarta Pastikan Bantu warga Miskin yang terdampak PSBB)
Juliari mengatakan, ada bansos sembako lain yang akan dikucurkan pemerintah pusat. Bantuan sembako ini diberikan pemerintah untuk menunggu kekosongan sampai bansos khusus presiden dibagikan. “Paket tambahan sembako ini akan didistribusikan besok (hari ini) sebanyak 200.000 paket dengan nominal Rp200.000," tuturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, jumlah bansos sembako khusus akan diberikan kepada 4,1 juta penerima. Di mana 2,5 juta di DKI Jakarta dan sisanya di wilayah Bodetabek.
"Jadi, keseluruhan Jabodetabek adalah 2,5 juta plus 1,6 juta jiwa. Kalau dikonversi menjadi keluarga 1,7 keluarga. Ini yang akan mendapat bantuan sembako sebagaimana arahan Bapak Presiden Rp600.000 per keluarga per bulan untuk 3 bulan," ujarnya.
Selain bantuan sembako tersebut, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) dengan besaran Rp600.000 per keluarga. Namun ada kriteria tertentu untuk penerima BLT ini, yakni tidak menerima bansos lain dari pemerintah. “Yang menerima bantuan ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu yang belum menerima bansos, seperti PKH, BPNT-bantuan pangan nontunai ataupun nanti kartu prakerja,” kata Juliari.
Dia mengatakan, selain data dari Kemensos, akan ada tambahan data dari Pemda terkait siapa saja masyarakat yang tidak menerima bansos. Dia memperkirakan jumlahnya tidak sampai 9 juta. “Saya sudah lihat angkanya, kemungkinan angkanya tidak sampai 9 juta,” tandasnya.
Juliari ingin program ini dilaksanakan bulan ini. Namun, hal ini masih perlu dikoordinasikan. “Rencana akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini (kemarin), kami perlu melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu,” ucapnya. (Baca juga: Menkses Setujui PSBB Jakarta, Pemerintah Ungkap Manfaatnya)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden tersebut dan Golkar siap untuk memantau distribusinya agar tepat sasaran. “Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pembatasan berbagai macam kegiatan sejak beberapa waktu lalu sudah mulai terasa dampak ekonominya, terutama bagi masyarakat di lapisan terbawah. Perlu segera ada bantuan konkret dari pemerintah,” ujar Hetifah.
Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengingatkan bahwa pemberian bantuan tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran. Jadi, kerapian basis data masyarakat menjadi sangat penting. “Pendataan harus dilaksanakan secara akurat. Semua pihak dari pemda sampai di tingkat RT, RW, kelurahan, dikerahkan untuk mencatat. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan, tapi tidak terdaftar. Jenis bantuan harus sesuai dengan kebutuhan tiap individu yang berbeda-beda,” tandasnya.
Hetifah menekankan pentingnya bantuan ini disalurkan tepat waktu. Sebab, masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah sangat membutuhkan itu untuk membantu biaya hidup sehari-hari.
“Kita di sini berpacu dengan waktu. Bantuan tersebut sangat urgen untuk segera sampai di tangan yang membutuhkan, karena itu esensial bagi mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Banyak yang bergantung pada upah harian dan sekarang tidak punya penghasilan lagi,” terangnya.
Lebih dari itu, Hetifah menegaskan agar kementerian-kementerian dan lembaga terkait harus bergerak ekstracepat agar bansos ini segera tersalurkan dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Saya harap semuanya bekerja ekstracepat dari proses pendataan, perencanaan, hingga penyaluran. Jangan sampai masalah birokrasi menghambat penyaluran bantuan. Harus langsung sampai ke tangan masyarakat dalam hitungan hari. Golkar siap kawal dan dukung,” tutupnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta jajarannya untuk segera merealisasikan program jaring pengaman ssosial. Program ini dibuat untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari adanya persebaran virus koroan. “Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin. Tepat dan cepat,” katanya.
Dia mengatakan bahwa program ini sangatlah penting bagi masyarakat. Maka dari itu, Jokowi meminta agar program ini benar-benar tepat sasaran “Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by address sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Utamanya bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli. (Baca juga: Corona Membuat Daya Beli Masyarakat Merosot, Pemerintah Genjot Bansos)
“Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. Dan juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25%. Dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali,” ungkapnya.
Dia mengatakan, ada kenaikan jumlah penerima manfaat dari kartu sembako, yakni dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Di mana nilainya dinaikkan 30%, yakni dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Program ini akan diberikan selama 9 bulan.
“Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga. Dan 1,1 nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat. Selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” paparnya.
Program lainnya adalah penggratisan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA. Termasuk 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50% selama April, Mei, dan Juni. (Dita Angga)
(ysw)
Explore More