Antisipasi Dampak COVID-19, Penyaluran Bansos akan Dipercepat
Antisipasi Dampak COVID-19, Penyaluran Bansos akan Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengatasi dampak wabah virus Corona (Covid-19) pemerintah akan mempercepat penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari April menjadi 15 Maret. Penyaluran berikutnya, dilakukan setiap bulan mulai April-Desember 2020 selama sembilan bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah COVID-19, terutama untuk masyarakat penerima bansos. (Baca juga: Anis Kritik Relaksasi Kredit UMKM yang Dinginkan Jokowi)
"Sesuai arahan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima SINDOnews Rabu (25/3/2020). (Baca juga: Kemensos Siapkan Cadangan Beras Bagi Daerah Terdampak Corona)
Mantan Mendikbud ini mengimbau Pemerintah Provinsi agar mendorong kabupaten/kota dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan skema pemberian manfaat bantuan PKH menjadi setiap bulan, mulai April-Desember 2020.
Sementara itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau agar tidak melakukan pemanfaatan bantuan di satu ATM saja untuk menghindari kerumunan atau antrean di ATM yang dapat meningkatkan potensi penyebaran COVID-19.
Dia juga meminta bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako juga agar diberikan kepada perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terdampak COVID-19. Selain itu, bantuan langsung kepada kelompok anak dan perempuan di daerah seperti susu, biskuit, vitamin C dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, dan sabun. "Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terdampak COVID-19," tandas Muhadjir.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 juga menegaskan pemerintah akan melakukan refocussing dan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. Tidak hanya penanganan kesehatan, tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial. "Penerima kartu sembako, selama 6 bulan kita tambah Rp50.000 menjadi Rp200.000. Anggaran kita siapkan Rp4,5 triliun," ungkapnya.
Jokowi menyebutkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja juga telah disiapkan sebesar Rp10 triliun untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan penghasilan,dan para pengusaha mikro yang kehilangan omset. "Pemerintah Provinsi diminta mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik," tandas Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah COVID-19, terutama untuk masyarakat penerima bansos. (Baca juga: Anis Kritik Relaksasi Kredit UMKM yang Dinginkan Jokowi)
"Sesuai arahan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima SINDOnews Rabu (25/3/2020). (Baca juga: Kemensos Siapkan Cadangan Beras Bagi Daerah Terdampak Corona)
Mantan Mendikbud ini mengimbau Pemerintah Provinsi agar mendorong kabupaten/kota dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan skema pemberian manfaat bantuan PKH menjadi setiap bulan, mulai April-Desember 2020.
Sementara itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau agar tidak melakukan pemanfaatan bantuan di satu ATM saja untuk menghindari kerumunan atau antrean di ATM yang dapat meningkatkan potensi penyebaran COVID-19.
Dia juga meminta bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako juga agar diberikan kepada perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terdampak COVID-19. Selain itu, bantuan langsung kepada kelompok anak dan perempuan di daerah seperti susu, biskuit, vitamin C dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, dan sabun. "Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terdampak COVID-19," tandas Muhadjir.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 juga menegaskan pemerintah akan melakukan refocussing dan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. Tidak hanya penanganan kesehatan, tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial. "Penerima kartu sembako, selama 6 bulan kita tambah Rp50.000 menjadi Rp200.000. Anggaran kita siapkan Rp4,5 triliun," ungkapnya.
Jokowi menyebutkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja juga telah disiapkan sebesar Rp10 triliun untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan penghasilan,dan para pengusaha mikro yang kehilangan omset. "Pemerintah Provinsi diminta mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik," tandas Presiden.
(cip)
Explore More