Misi Politik Kemanusiaan Ramadan
Kamis, 14 Mei 2020 - 06:14 WIB
loading...
A
A
A
Jumlah korban terdampak korona terus bertambah. Segala daya sudah diupayakan mulai dari imbauan menjauhi kerumunan, social distancing, pola hidup sehat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga larangan mudik. Semua sudah dilakukan sebagai bentuk ikhtiar mengamputasi sebaran korona.
Politik Kemanusiaan
Politik kemanusiaan mengacu pada komitmen bahwa korona adalah tragedi kemanusiaan yang harus dihadapi bersama. Kerja sama semua pihak adalah solusinya. Hilangkan sekat politik. Semua blok ideologi mesti bersatu. Kerja menanggulangi korona adalah kolektif kolegial. Tak bisa parsial dan saling mengandalkan. Karena korona bukan hanya urusan pemerintah melainkan juga urusan seluruh rakyat.
Karena itu, isu korona di atas segalanya. Termasuk di atas kepentingan target ekonomi, investasi, maupun pariwisata. Korona menyangkut keselamatan hidup rakyat. Kondisi ekonomi bisa diperbaiki, tapi nyawa tak ada gantinya. Ini penting diingat karena khawatir masih saja ada pihak terkesan melihat korona bukan masalah besar. Keselamatan dan nyawa rakyat itu prioritas.
Pilkada sudah ditunda. Bentuk empati terhadap tragedi kemanusiaan korona. Tentu saja segala hal yang bertalian dengan politik selain korona harus dihentikan. Publik berharap pemerintah, anggota parlemen, dan partai poltik kompak bergandengan tangan menjadikan korona sebagai isu utama. Kalangan civil society, pekerja seni, dan kelompok filantropi sudah bergerak atas nama kemanusiaan.
Tak ada gunanya banyak regulasi lahir, tapi rakyat hidup dalam keadaan cemas. Untuk apa banyak klausul konstitusional disahkan jika angka kematian tak bisa dibendung. Politik kemanusiaan adalah corak politik menjadikan korona sebagai satu-satunya isu yang harus disikapi bersama saat ini. Bukan isu lain yang masih bisa ditunda. Toh , biasanya kerja regulasi selalu meleset jauh dari target prolegnas.
Di luar itu, dibutuhkan uluran tangan berbagai pihak. Bangsa ini besar karena budaya gotong royong. Harus melekat sebagai iman politik bahwa soal korona bukan hanya urusan pemerintah, parlemen, dan partai politik. Namun, juga menjadi urusan pengusaha, perusahaan multinasional, artis, budayawan, dan seterusnya. Urusan korona tak kenal kasta sosial. Pejabat publik hingga rakyat biasa butuh berkolaborasi untuk bergerak bersama.
Politik Kemanusiaan
Politik kemanusiaan mengacu pada komitmen bahwa korona adalah tragedi kemanusiaan yang harus dihadapi bersama. Kerja sama semua pihak adalah solusinya. Hilangkan sekat politik. Semua blok ideologi mesti bersatu. Kerja menanggulangi korona adalah kolektif kolegial. Tak bisa parsial dan saling mengandalkan. Karena korona bukan hanya urusan pemerintah melainkan juga urusan seluruh rakyat.
Karena itu, isu korona di atas segalanya. Termasuk di atas kepentingan target ekonomi, investasi, maupun pariwisata. Korona menyangkut keselamatan hidup rakyat. Kondisi ekonomi bisa diperbaiki, tapi nyawa tak ada gantinya. Ini penting diingat karena khawatir masih saja ada pihak terkesan melihat korona bukan masalah besar. Keselamatan dan nyawa rakyat itu prioritas.
Pilkada sudah ditunda. Bentuk empati terhadap tragedi kemanusiaan korona. Tentu saja segala hal yang bertalian dengan politik selain korona harus dihentikan. Publik berharap pemerintah, anggota parlemen, dan partai poltik kompak bergandengan tangan menjadikan korona sebagai isu utama. Kalangan civil society, pekerja seni, dan kelompok filantropi sudah bergerak atas nama kemanusiaan.
Tak ada gunanya banyak regulasi lahir, tapi rakyat hidup dalam keadaan cemas. Untuk apa banyak klausul konstitusional disahkan jika angka kematian tak bisa dibendung. Politik kemanusiaan adalah corak politik menjadikan korona sebagai satu-satunya isu yang harus disikapi bersama saat ini. Bukan isu lain yang masih bisa ditunda. Toh , biasanya kerja regulasi selalu meleset jauh dari target prolegnas.
Di luar itu, dibutuhkan uluran tangan berbagai pihak. Bangsa ini besar karena budaya gotong royong. Harus melekat sebagai iman politik bahwa soal korona bukan hanya urusan pemerintah, parlemen, dan partai politik. Namun, juga menjadi urusan pengusaha, perusahaan multinasional, artis, budayawan, dan seterusnya. Urusan korona tak kenal kasta sosial. Pejabat publik hingga rakyat biasa butuh berkolaborasi untuk bergerak bersama.
