Reshuffle Kabinet, Jokowi Perlu Prioritaskan Profesional Non-Partai

Kata Ray, dalam dua periode kekuasaannya, setidaknya sudah tiga kali presiden mengungkapkan keresahannya atas kinerja anggota kabinet yang dirasa lambat dalam hal merespons pandemi Covid-19.

Aktivis 98 asal UIN Jakarta ini juga mengatakan, selain memprioritaskan anggota kabinet non-partai, presiden juga harus menghindari anggota kabinet yang memiliki masalah hukum, atau potensial memiliki masalah hukum. Dalam hal ini, presiden harus benar-benar mencari informasi yang cukup untuk memastikan bahwa yang akan dipilih akan terbebas dari kemungkinan persoalan hukum di masa yang akan datang.

( ).

Tapi di atas itu semua, presiden harus membuat mekanisme pengawasan atas perilaku dan kinerja anggota kabinetnya dari masyarakat. Minimnya akses publik terhadap perilaku dan aktivitas menterinya, mengakibatkan rentannya anggota kabinet melakukan tindakan melawan hukum. "Tanpa mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat, presiden akan sulit mengevaluasi dan mengontrol anggota kabinetnya, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini," pungkas dia.