Apresiasi Jokowi, Wakil Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Konsisten Soal Israel
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengapresasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel apapun perkembangan di Timur Tengah, sebagaimana yang dikutip media asing pada 16 Desember lalu.
Hidayat juga mengingatkan agar Presiden Jokowi konsisten dalam memenuhi janjinya terkait dengan persoalan Israel dan Palestina. "Langkah Presiden Jokowi yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan secara langsung membantah rumor dan testing water dari media massa Israel bahwa Indonesia termasuk negara yang akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, patut diapresiasi. Terima kasih Pak Presiden. Sekalipun Presiden juga harus diingatkan untuk laksanakan komitmen-komitmennya untuk dukung Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat," kata HNW, Sabtu (19/12/2020). (Baca juga: Soal Calling Visa Israel, PKS: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut Timur Tengah)
Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, langkah Presiden Jokowi ini sudah sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. "Ini amanat yang sangat tinggi posisinya karena berada di dalam pembukaan UUD 1945, dan semua Presiden Indonesia konsisten melaksanakan hal tersebut," ujarnya. (Baca juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi: Siap Melayani 3,75 Juta Peti Kemas)
Namun demikian, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi juga konsisten terhadap pernyataan langsungnya dengan Presiden Palestina tersebut, dan juga janjinya saat kampanye, debat capres, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sambutan saat Sidang Umum (SU) PBB via virtual, bahwa dirinya akan berjuang ikut memerdekakan Palestina. "Pernyataan dan janji itu harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina," tegasnya. (Baca juga: Puan Tegaskan Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel)
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta agar Presiden Jokowi tidak mendengarkan atau terpengaruh bujukan-bujukan, baik dari dalam maupun luar negeri, agar Indonesia ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana yang sudah dilakukan Israel thd beberapa negara di jazirah Arab dan Afrika. Dan seharusnya, sambung dia, pihak-pihak yang tadinya memperkirakan Indonesia bisa dilobi untuk normalisasi hubungan dengan Israel, agar mengurungkan manuver dan niatnya. "Karena sikap penolakan normalisasi sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Mahmud Abbas ini, selain sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan dilaksanakan oleh semua Presiden RI, juga didukung oleh mayoritas Rakyat dan anggota parlemen Indonesia," ungkapnya.
Oleh karena itu, mantan anggota Komisi I DPR ini meminta kepada Presiden Jokowi segera menyiapkan langkah lebih konkret dan memaksimalkan peran RI di dunia internasional, khususnya terkait permasalahan Palestina. "Presiden Jokowi juga harusnya menyiapkan langkah yang lebih konkret, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia di kancah dunia, untuk mendukung realisasi kemerdekaan negara Palestina, sebagai legacy-nya di periode terakhir masa jabatannya ini," pungkas HNW.
Hidayat juga mengingatkan agar Presiden Jokowi konsisten dalam memenuhi janjinya terkait dengan persoalan Israel dan Palestina. "Langkah Presiden Jokowi yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan secara langsung membantah rumor dan testing water dari media massa Israel bahwa Indonesia termasuk negara yang akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, patut diapresiasi. Terima kasih Pak Presiden. Sekalipun Presiden juga harus diingatkan untuk laksanakan komitmen-komitmennya untuk dukung Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat," kata HNW, Sabtu (19/12/2020). (Baca juga: Soal Calling Visa Israel, PKS: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut Timur Tengah)
Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, langkah Presiden Jokowi ini sudah sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. "Ini amanat yang sangat tinggi posisinya karena berada di dalam pembukaan UUD 1945, dan semua Presiden Indonesia konsisten melaksanakan hal tersebut," ujarnya. (Baca juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi: Siap Melayani 3,75 Juta Peti Kemas)
Namun demikian, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi juga konsisten terhadap pernyataan langsungnya dengan Presiden Palestina tersebut, dan juga janjinya saat kampanye, debat capres, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sambutan saat Sidang Umum (SU) PBB via virtual, bahwa dirinya akan berjuang ikut memerdekakan Palestina. "Pernyataan dan janji itu harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina," tegasnya. (Baca juga: Puan Tegaskan Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel)
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta agar Presiden Jokowi tidak mendengarkan atau terpengaruh bujukan-bujukan, baik dari dalam maupun luar negeri, agar Indonesia ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana yang sudah dilakukan Israel thd beberapa negara di jazirah Arab dan Afrika. Dan seharusnya, sambung dia, pihak-pihak yang tadinya memperkirakan Indonesia bisa dilobi untuk normalisasi hubungan dengan Israel, agar mengurungkan manuver dan niatnya. "Karena sikap penolakan normalisasi sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Mahmud Abbas ini, selain sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan dilaksanakan oleh semua Presiden RI, juga didukung oleh mayoritas Rakyat dan anggota parlemen Indonesia," ungkapnya.
Oleh karena itu, mantan anggota Komisi I DPR ini meminta kepada Presiden Jokowi segera menyiapkan langkah lebih konkret dan memaksimalkan peran RI di dunia internasional, khususnya terkait permasalahan Palestina. "Presiden Jokowi juga harusnya menyiapkan langkah yang lebih konkret, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia di kancah dunia, untuk mendukung realisasi kemerdekaan negara Palestina, sebagai legacy-nya di periode terakhir masa jabatannya ini," pungkas HNW.
(cip)