Munarman, Mantan Pendekar Pembela HAM di Balik Transformasi FPI
Jum'at, 18 Desember 2020 - 15:47 WIB
loading...
A
A
A
Karier pria kelahiran Palembang 1968 itu dimulai saat ia bergabung dengan YLBHI di Palembang sebagai sukarelawan pada 1995, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Operasional organisasi yang sama pada 1997.
Pada periode 1999-2000, Munarman menjadi Koordinator Kontras Aceh dan tinggal di sana. Kariernya di Kontras berlanjut hingga menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras sehingga dia akhirnya pindah ke Jakarta.
Pada September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua YLBHI ketika YLBHI mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan. Saat terpilih Munarman unggul dengan perbandingan suara 17 dari 23 orang, mengalahkan Daniel Panjaitan yang saat itu menjabat Wakil Direktur YLBHI Jakarta.
Munarman sendiri dicalonkan LBH Cabang Palembang, Banda Aceh, dan Lampung. Sementara Daniel dicalonkan LBH Semarang dan Jakarta. Munarman dilantik pada bulan berikutnya dan berjanji akan menyatukan anggota-anggota yayasan sebagai langkah pertamanya. Dia pun resmi menyandang jabatan ketua YLBHI setelah dilantik pada Oktober 2002.
(Baca:Munarman Anggap Penangkapan Habib Rizieq di Polda Metro Jaya Sebuah Lelucon)
Empat tahun berselang, Munarman dicopot dari posisinya sebagai ketua YLBHI. Alasannya, pemikiran dan sikap Munarman dianggap radikal. Dia disebut menolak Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sistem demokrasi, juga keterlibatannya dengan Hizbut Tahir Indonesia (HTI).
Salah satu yang mendukung penilaian radikal itu adalah pernyataannya di atas spanduk yang dipampang dengan wajahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Spanduk itu berbunyi: "Munarman: Sistem Khilafah Menjadi Jawaban Atas Seluruh Problematika Yang Saat Ini Muncul. Saatnya Khilafah Memimpin Dunia."
Kepada media saat itu, Munarman menolak disebut sebagai Pemimpin Hizbut Tahir atau masuk dalam struktur organisasi. Dia menyebut hanya "berkawan". Bahkan dia menyebut sumbangan dana Tomy Winata terkait dengan pemecahannya.
(Baca:FPI Akan Menyalurkan Aspirasi Politik ke PKS? Begini Jawaban Munarman)
Pada periode 1999-2000, Munarman menjadi Koordinator Kontras Aceh dan tinggal di sana. Kariernya di Kontras berlanjut hingga menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras sehingga dia akhirnya pindah ke Jakarta.
Pada September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua YLBHI ketika YLBHI mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan. Saat terpilih Munarman unggul dengan perbandingan suara 17 dari 23 orang, mengalahkan Daniel Panjaitan yang saat itu menjabat Wakil Direktur YLBHI Jakarta.
Munarman sendiri dicalonkan LBH Cabang Palembang, Banda Aceh, dan Lampung. Sementara Daniel dicalonkan LBH Semarang dan Jakarta. Munarman dilantik pada bulan berikutnya dan berjanji akan menyatukan anggota-anggota yayasan sebagai langkah pertamanya. Dia pun resmi menyandang jabatan ketua YLBHI setelah dilantik pada Oktober 2002.
(Baca:Munarman Anggap Penangkapan Habib Rizieq di Polda Metro Jaya Sebuah Lelucon)
Empat tahun berselang, Munarman dicopot dari posisinya sebagai ketua YLBHI. Alasannya, pemikiran dan sikap Munarman dianggap radikal. Dia disebut menolak Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sistem demokrasi, juga keterlibatannya dengan Hizbut Tahir Indonesia (HTI).
Salah satu yang mendukung penilaian radikal itu adalah pernyataannya di atas spanduk yang dipampang dengan wajahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Spanduk itu berbunyi: "Munarman: Sistem Khilafah Menjadi Jawaban Atas Seluruh Problematika Yang Saat Ini Muncul. Saatnya Khilafah Memimpin Dunia."
Kepada media saat itu, Munarman menolak disebut sebagai Pemimpin Hizbut Tahir atau masuk dalam struktur organisasi. Dia menyebut hanya "berkawan". Bahkan dia menyebut sumbangan dana Tomy Winata terkait dengan pemecahannya.
(Baca:FPI Akan Menyalurkan Aspirasi Politik ke PKS? Begini Jawaban Munarman)
Lihat Juga :
