Pemerintah Diingatkan Soal Keamanan dan Transparansi Data Vaksin

JAKARTA - Pada Rabu, 16 Desember kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, pemerintan memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

(Baca juga: Berangus Covid-19, Arab Saudi Mulai Vaksinasi Massal)

Presiden pun memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah daerah (pemda) agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Terkait hal itu, anggota DPR Marwan Djafar mengapresiasi pernyataan presiden yang menyejukkan tersebut. Kabar tersebut sangat menenangkan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

(Baca juga: Badan POM Pastikan Keamanan dan Efektivitas Vaksin)

"Mengapa? Karena sebagian wakil rakyat jauh hari sebelumnya juga telah mengingatkan perlunya vaksin Covid19 supaya digratiskan, terutama bagi rakyat yang kurang mampu," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

(Baca juga: PKS Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Harus Objektif)

Menurut Marwan, sejak awal Oktober dirinya telah beberapa kali mengingatkan betapa pentingnya vaksinasi Covid-19 gratis, bukan hanya vaksin, bahkan pengetesan Covid-19 seperti rapid test maupun swab test juga perlu digratiskan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Sekali lagi, ya, termasuk menggratiskan vaksin buat rakyat ini adalah sebagai bukti kehadiran negara, representasi tanggung jawab pemerintah serta merupakan amanah dari perintah konstitusi kita,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Selain itu, Sambung mantan Menteri Desa-PDTT ini, tidak kalah penting adalah aspek keamanan dari pemakaian vaksin. Terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga, meskipun boleh jadi vaksin seperti telah ditunggu oleh warga masyarakat dan pemerintah meyakininya sebagai semacam senjata pamungkas buat memutus mata rantai virus di masa pandemi.

Marwan pun menekankan pentingnya masalah transparansi data, mulai dari berapa banyak ketersediaan vaksin, bagaimana mekanisme dan distribusinya hingga siapa pemakai yang mendapat prioritas pemberian dan sebagainya, mesti dijelaskan oleh pemerintah.

"Saya juga menyarankan, demi kelancaran atau suksesnya vaksinasi Covid ini, arah dan arus komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas dan benar. Katakanlah juru bicara dari pemerintah misalnya satu pintu, agar kesimpangsiuran informasi dan kebingungan publik bisa dihindari seoptimal mungkin,” pungkas Marwan.