Penegakan HAM Sedang Disorot, KSP Dorong Kabupaten/Kota Ramah HAM

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah terus berupaya memperluas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) hingga level daerah. Dengan begitu hak dasar atau hak asasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

(Baca juga : 20 Tahun Berlalu, Korban Bom Bali I Akhirnya Terima Kompensasi )

“Sesuai arahan Presiden agar perlindungan dan pemenuhan HAM tidak hanya sosialisasi, tapi juga tersampaikan dan dirasakan masyarakat. Maka, saya mendorong agar lebih banyak lagi Kabupaten/kota ramah HAM,” katanya dalam Festival HAM 2020 dikutip dalam keterangan pers, Kamis (17/12/2020).

(Baca: Moeldoko Temui Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Dia menyebut bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 259 diantaranya telah mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM.Maka dari itu dia menilai perlu sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip HAM, baik hak sipil dan hak politik.

“Utamanya terhadap komitmen toleransi dan pemenuhan hak dari berbagai sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hak bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan, maupun hak lainnya,” ujarnya.

(Baca juga : Jawab Ridwan Kamil soal Kisruh Habib Rizieq, Mahfud MD: Saya Bertanggung Jawab )

Di sisi lain, Moeldoko mengatakan bahwa pandemi covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan. Namun dia mengingatkan jangan sampai mempengaruhi secara substantif perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat. Dia juga menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memajukkan HAM dalam keadaan apapun.

“Jangan biarkan krisis justru membawa kemunduran. Tapi jadikan krisis sebagai momentum untuk mencapai lompatan besar. Dalam hal ini, pemerintah telah bergerak cepat melalui berbagai regulasi, pemenuhan anggaran dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

(Baca: Penilaian Komnas HAM Soal Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Ketua International NGO Forum on Indonesia (INFID) Totok Yulianto mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah adalah penanggung jawab pemenuhan HAM masyarakat. Maka itu, kata Totok, penerapan kabupaten/kota ramah HAM merupakan strategi baru dalam pemajuan HAM yang dikembangkan secara global.

(Baca juga : Bareskrim Bongkar Sindikat Penipu Alat Rapid Test Ratusan Miliar )

Masalah HAM di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perhatian internasional. Secara khusus isu HAM diarahkan ke Papua, di mana kerap terjadi kekerasan bersenjata antara TNI dengan OPM. Meskipun begitu, penggunaan senjata oleh aparat dalam bertindak jug mendapatkan perhatian khusus, termasuk kasus tewasnya enam anggota FPI juga disorot tajam media-media luar negeri.