Distribusi Vaksin Tak Mudah, Projo Minta Jokowi Libatkan Banyak Pihak
loading...
A
A
A
JAKARTA - Janji Republik Indonesia kepada seluruh warga negaran adalah menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Hal tersebut tertuang secara terang di dalam frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada usia yang ke-75, Republik kembali diuji oleh pandemi Covid-19.
Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin Covid-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma.
"Komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang," kata Panel melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2020)
Selanjutnya, kata Panel, pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi Covid-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar.( )
Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, kata dia, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit. Harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.
Dia mencontohkan proses distribusi kotak suara saat pemilu. Negara harus mengangkut kotak suara ke wilayah pelosok yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, naik kuda, sampai perahu.
"Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," tandas Panel.
Menurut dia, pemerintah harus mengalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien Covid-19. ( )
"Masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai. Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri. Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini. Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," tuturnya.
Karena itu untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, kata Panel, negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat. Kalau benar rasionya, paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik.
Hal tersebut tertuang secara terang di dalam frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada usia yang ke-75, Republik kembali diuji oleh pandemi Covid-19.
Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin Covid-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma.
"Komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang," kata Panel melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2020)
Selanjutnya, kata Panel, pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi Covid-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar.( )
Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, kata dia, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit. Harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.
Dia mencontohkan proses distribusi kotak suara saat pemilu. Negara harus mengangkut kotak suara ke wilayah pelosok yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, naik kuda, sampai perahu.
"Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," tandas Panel.
Menurut dia, pemerintah harus mengalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien Covid-19. ( )
"Masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai. Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri. Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini. Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," tuturnya.
Karena itu untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, kata Panel, negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat. Kalau benar rasionya, paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik.