Jokowi Sudah Tak Punya Beban, Reshuffle Kabinet Disarankan Libatkan KPK
Rabu, 16 Desember 2020 - 06:59 WIB
loading...
Sudah tak miliki beban, Presiden Jokowi disarankan libatkan KPK dalam melakukan reshuffle kabinet. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menganggap, sudah tak relevan lagi bicara menteri apakah dari kader partai politik atau tidak, jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak atau mereshuffle kabinetnya, setidaknya untuk jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi.
Menurut Pangi, yang penting calon menteri yang nantinya ditunjuk untuk menggantikan Edhy dan Juliari mempunyai kapasitas dan berintegritas. "Wajib calon menteri baru Jokowi untuk fit and proper test dengan KPK terutama soal laporan kekayaan dan trace record sebelum dipilih menjadi pembantu presiden," ujar Pangi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/12/2020). (Baca juga: Diisukan Dapat Posisi Menteri Agama, PKB Nyatakan Siap)
Pangi mengatakan, pengganti menteri yang kemarin menjadi tersangka korupsi bisa saja diambil di luar kader partai Gerindara dan PDI Perjuangan. Hal ini bisa diputuskan Jokowi, lantaran orang nomor satu di Indonesia itu sudah tak punya beban lagi di periode kedua ini. "Bagi beliau integritas adalah segalanya ketimbang berpikir soal logika menteri kader partai atau menteri profesional, sudah gak relevan dengan kondisi bangsa hari ini yang lagi sulit," ujarnya. (Baca juga: Isu Reshuffle, Pengganti Edhy dan Juliari Bisa Bukan dari Gerindra-PDIP)
Untuk itu, lanjut Pangi, Presiden Jokowi harus hati-hati ke depannya untuk memilih pembantu presiden. Baginya, kasus korupsi yang dilakukan dua menteri kemarin menjadi preseden buruk dan memperburuk citra pemerintah serta menjadi beban bagi presiden. "Jadi harus hati-hati untuk memilih menterinya dan mengingatkan menteri yang sekarang menjabat agar tak main main, tersandera kasus korupsi," tukasnya.
Menurut Pangi, yang penting calon menteri yang nantinya ditunjuk untuk menggantikan Edhy dan Juliari mempunyai kapasitas dan berintegritas. "Wajib calon menteri baru Jokowi untuk fit and proper test dengan KPK terutama soal laporan kekayaan dan trace record sebelum dipilih menjadi pembantu presiden," ujar Pangi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/12/2020). (Baca juga: Diisukan Dapat Posisi Menteri Agama, PKB Nyatakan Siap)
Pangi mengatakan, pengganti menteri yang kemarin menjadi tersangka korupsi bisa saja diambil di luar kader partai Gerindara dan PDI Perjuangan. Hal ini bisa diputuskan Jokowi, lantaran orang nomor satu di Indonesia itu sudah tak punya beban lagi di periode kedua ini. "Bagi beliau integritas adalah segalanya ketimbang berpikir soal logika menteri kader partai atau menteri profesional, sudah gak relevan dengan kondisi bangsa hari ini yang lagi sulit," ujarnya. (Baca juga: Isu Reshuffle, Pengganti Edhy dan Juliari Bisa Bukan dari Gerindra-PDIP)
Untuk itu, lanjut Pangi, Presiden Jokowi harus hati-hati ke depannya untuk memilih pembantu presiden. Baginya, kasus korupsi yang dilakukan dua menteri kemarin menjadi preseden buruk dan memperburuk citra pemerintah serta menjadi beban bagi presiden. "Jadi harus hati-hati untuk memilih menterinya dan mengingatkan menteri yang sekarang menjabat agar tak main main, tersandera kasus korupsi," tukasnya.
(cip)
Lihat Juga :
