Pelonggaran Aktivitas Masyarakat Harus Berdasarkan Indikator Jelas
Rabu, 13 Mei 2020 - 10:02 WIB
loading...
Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan sebaiknya semua pihak konsisten menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan pandemi COVID-19. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - DPD RI meminta pemerintah tidak melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat pada saat ini. Pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda menurun dan beberapa daerah kasus positifnya meningkat.
Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan sebaiknya semua pihak konsisten menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini merupakan salah satu strategi yang dipilih pemerintah untuk menekan laju penyebaran Sars Cov-II. (Baca juga: Yuri: Moda Transportasi Dibuka untuk Tangani Covid Bukan Longgarkan PSBB )
Pemerintah pun sudah jauh-jauh hari mencanangkan Mei ini adalah titik penurunan kasus positif COVID-19. Untuk itu, Fahira mengusulkan penguatan pelaksanaan PSBB agar penurunan kasus positif COVID-19 semakin signifikan.
“Saya memahami kondisi saat ini tidak mudah, terutama ekonomi sehingga ada rencana pelonggaran. Namun, memasuki minggu kedua Mei ini, kurva kasus COVID-19 belum turun signifikan. Jangan ada celah pelonggaran apapun dan dengan alasan apapun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Selama pandemi COVID-19, menurutnya ekonomi Indonesia pasti akan terganggu. Maka, sebaiknya fokus dulu untuk menghilangkan penyebaran Sars Cov-II. Apabila itu berhasil, aktivitas ekonomi bisa kembali ditata dan kembali berdenyut kencang.
Rencana mengizinkan orang yang berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas ini cukup mengkhwatirkan. Mereka akan berinteraksi satu sama lain sehingga berpotensi menularkan atau tertular virus Corona.
Membuka keran aktivitas masyarakat akan berdampak pada transportasi umum yang penuh kembali. Hal tersebut dikhawatirkan memperlama usaha bangsa ini untuk lepas dari jeratan pandemi COVID-19.
Putri Politikus Senior Golkar Fahmi Idris itu meminta pelonggaran aktivitas harus berdasarkan indikator yang jelas. Indonesia bisa mencontoh beberapa negara, seperti Vietnam yang membuka secara perlahan setelah tidak ada kasus selama enam hari berturut-turut.
Selandia Baru dan Taiwan membuka sejumlah kegiatan bisnis, pendidikan, dan kesehatan setelah lockdown. “Walau sudah ada penurunan kasus, pelonggaran dilakukan secara hati-hati. Kekhawatiran datangnya gelombang kedua mulai terhadi di negara-negara yang membuka perekonomiannya,” tuturnya.
Beberapa kasus dan klaster baru ditemukan di China, Korea Selatan, dan Jerman usai pelonggaran. Fahira meminta Gugus Tugas Percepatan Penangganan COVID-19 meninjau kembali rencana mengizinkan orang berusia 45 tahun ke bawah untuk bekerja. (Baca juga: Asal Penuhi Syarat Ini, PNS Bisa Lakukan Perjalanan Dinas )
“Insya Allah bulan-bulan ke depan kasus positif akan turun drastis dan berbagai pelonggaran bisa mulai dilakukan. Namun, tentunya bukan sekarang,” pungkasnya.
Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan sebaiknya semua pihak konsisten menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini merupakan salah satu strategi yang dipilih pemerintah untuk menekan laju penyebaran Sars Cov-II. (Baca juga: Yuri: Moda Transportasi Dibuka untuk Tangani Covid Bukan Longgarkan PSBB )
Pemerintah pun sudah jauh-jauh hari mencanangkan Mei ini adalah titik penurunan kasus positif COVID-19. Untuk itu, Fahira mengusulkan penguatan pelaksanaan PSBB agar penurunan kasus positif COVID-19 semakin signifikan.
“Saya memahami kondisi saat ini tidak mudah, terutama ekonomi sehingga ada rencana pelonggaran. Namun, memasuki minggu kedua Mei ini, kurva kasus COVID-19 belum turun signifikan. Jangan ada celah pelonggaran apapun dan dengan alasan apapun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Selama pandemi COVID-19, menurutnya ekonomi Indonesia pasti akan terganggu. Maka, sebaiknya fokus dulu untuk menghilangkan penyebaran Sars Cov-II. Apabila itu berhasil, aktivitas ekonomi bisa kembali ditata dan kembali berdenyut kencang.
Rencana mengizinkan orang yang berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas ini cukup mengkhwatirkan. Mereka akan berinteraksi satu sama lain sehingga berpotensi menularkan atau tertular virus Corona.
Membuka keran aktivitas masyarakat akan berdampak pada transportasi umum yang penuh kembali. Hal tersebut dikhawatirkan memperlama usaha bangsa ini untuk lepas dari jeratan pandemi COVID-19.
Putri Politikus Senior Golkar Fahmi Idris itu meminta pelonggaran aktivitas harus berdasarkan indikator yang jelas. Indonesia bisa mencontoh beberapa negara, seperti Vietnam yang membuka secara perlahan setelah tidak ada kasus selama enam hari berturut-turut.
Selandia Baru dan Taiwan membuka sejumlah kegiatan bisnis, pendidikan, dan kesehatan setelah lockdown. “Walau sudah ada penurunan kasus, pelonggaran dilakukan secara hati-hati. Kekhawatiran datangnya gelombang kedua mulai terhadi di negara-negara yang membuka perekonomiannya,” tuturnya.
Beberapa kasus dan klaster baru ditemukan di China, Korea Selatan, dan Jerman usai pelonggaran. Fahira meminta Gugus Tugas Percepatan Penangganan COVID-19 meninjau kembali rencana mengizinkan orang berusia 45 tahun ke bawah untuk bekerja. (Baca juga: Asal Penuhi Syarat Ini, PNS Bisa Lakukan Perjalanan Dinas )
“Insya Allah bulan-bulan ke depan kasus positif akan turun drastis dan berbagai pelonggaran bisa mulai dilakukan. Namun, tentunya bukan sekarang,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
