Vaksin Sinovac Tinggal Uji Mutu

SEBANYAK 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Life Science Corporation, China, kini sudah diamankan di kantor pusat PT Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat. Namun, sebelum disuntikkan ke masyarakat, vaksin yang didatangkan langsung dari China dengan pesawat Garuda Indonesia, Boeing 777 – 300 ER, dan mendarat Minggu (6/12) malam di Bandara Soekarno-Hatta itu akan diuji mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma.

Setelah itu vaksin virus korona, yang harus disimpan di ruang pendingin (cool room) dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celsius, segera didistribusikan ke dinas-dinas kesehatan (Dinkes) provinsi sebelum disebarkan ke kabupaten/kota.

Penanganan kedatangan vaksin virus korona itu termasuk superkilat secara kepabeanan, menggunakan fasilitas rush handling atau pelayanan kepabeanan dengan segera. Kalau menggunakan jalur kepabeanan biasa, prosesnya memakan waktu sekitar tiga hari. Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan bahwa vaksin dikemas dalam 33 paket dengan berat sekitar 9.229 kilogram (kg) per paket.

Adapun nilai pabean dari kiriman Negeri Tirai Bambu itu mencapai USD20,5 juta lebih atau sekitar Rp290 miliar pada kurs Rp14.000 per dolar AS. Insentif khusus yang diberikan Kemenkeu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 188/PMK.04/2020 itu berupa penghapusan sejumlah pungutan pajak dan cukai. Rinciannya, dari total 1,2 juta vaksin yang diimpor mendapat insentif Rp50,95 miliar, meliputi pembebasan bea masuk (BM) Rp14,56 miliar dan pajak impor Rp36,39 miliar.

Lalu siapa saja yang akan diprioritaskan untuk penyuntikan vaksin Covid-19? Berdasarkan informasi yang disampaikan Wakil Ketua III Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Muhadjir Effendy, masyarakat yang mendapat prioritas suntikan vaksin berada di garis terdepan, yaitu petugas medis dan petugas nonmedis, termasuk TNI/Polri. Selanjutnya kelompok berisiko tinggi, meliputi kelompok pekerja, tak terkecuali para pedagang di pasar, pramuniaga, pekerja di sektor industri hingga karyawan dan pegawai. Menyusul mereka yang kontak dengan pasien Covid-19 berdasarkan tracing, kelompok berisiko dari keluarga, dan kontak kasus Covid-19. Terakhir, administrator pemerintah yang berhubungan pelayan publik. Prioritas tersebut berdasarkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunizations (ITAGI).

Untuk pengadaan vaksin Covid-19, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa pemerintah, melalui Kemenkes, telah mengeluarkan dana Rp637,3 miliar hingga Desember ini. Selain dari Sinovac, ada 100.000 dosis vaksin Cansino yang diproduksi CanSino Biologics Inc, juga dari China. Pemerintah mengalokasikan pula anggaran Rp277,45 miliar untuk fasilitas pendukung vaksin Covid-19, meliputi jarum suntik, alcohol swab, hingga safety box. Selain itu, pemerintah membelanjakan dana Rp190 miliar untuk pembelian ratusan alat pendingin untuk menjaga suhu vaksin.

Executive Secretary ITAGI, Julitasari Sundoro, menilai,munculnya penolakan terhadap vaksin lebih disebabkan kesalahpahaman akibat informasi yang keliru hingga kabar bohong. Penolakan vaksin tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara lain pun demikian.

Sebaliknya, kalangan pengusaha menyambut gembira kedatangan vaksin Covid-19. Bagi pelaku usaha, adanya vaksin yang bisa disuntikkan segera kepada masyarakat adalah sebuah harapan besar menuju kepulihan perekonomian nasional. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya merontokkan hampir semua sektor bisnis dan membuat daya beli masyarakat melorot, tetapi juga sudah memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, para pebisnis menaruh harapan besar dengan adanya vaksin: setidaknya bisa menahan laju keterpurukan perekonomian nasional. (*)